MAKLUMAT – Sejumlah temuan terbaru menyoroti permasalahan serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat empat isu utama yang dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola dan potensi pelanggaran dalam proyek prioritas pemerintah ini. Merespons hal tersebut, ICW mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara pelaksanaan program hingga audit menyeluruh dilakukan.

Dalam siaran pers yang dikutip, Sabtu (26/4/20025), ICW menyoroti dugaan pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan sarat kecurangan. Salah satunya terungkap dari kasus mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, yang mengalami kerugian hampir Rp1 miliar. Selama Februari hingga Maret 2025, mitra tersebut telah memasak 65.025 porsi makanan tanpa menerima pembayaran dari Yayasan MBN maupun Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran.

Permasalahan serupa juga terjadi di Sumenep, Madura, di mana para petugas dapur MBG memilih berhenti bekerja karena beban kerja yang tinggi dan upah yang dianggap tidak sebanding. Selain itu, terdapat dugaan praktik monopoli dalam pengadaan peralatan dapur oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yang semakin memperlihatkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program.

Permasalahan kedua terkait dengan skema penyaluran anggaran MBG yang dinilai melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.05/2021. Dalam aturan tersebut, dana bantuan pemerintah seharusnya disalurkan langsung kepada penerima manfaat, bukan melalui pihak ketiga. Namun, dalam praktiknya, dana justru dikirimkan ke mitra eksternal yang bekerja sama dengan BGN. Skema ini dinilai membuka ruang terjadinya penyelewengan, seperti yang terjadi dalam kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Ketimpangan Layanan

Ketimpangan layanan dan kualitas makanan juga menjadi sorotan utama. ICW menemukan adanya ketidaksesuaian antara sekolah satu dengan lainnya dalam hal penyediaan alat makan. Sebagian sekolah mendapatkan wadah berbahan stainless steel, sementara sekolah lainnya hanya menerima wadah plastik tipis yang dikhawatirkan mengandung bahan berbahaya jika terkena suhu panas. Dari sisi kualitas, makanan yang disajikan dinilai tidak memenuhi standar gizi minimal, dengan laporan adanya telur rebus tidak layak konsumsi hingga makanan yang dibuang oleh siswa karena rasa yang tidak enak.

Isu keempat berkaitan dengan pembentukan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). ICW menilai proses rekrutmen SPPI berlangsung tidak transparan dan tidak akuntabel. Sejumlah nama yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi tiba-tiba hilang dari daftar. Platform pendaftaran yang digunakan pun tidak dapat diakses dengan baik. Selain itu, pelaksanaan program diduga kuat berada dalam kendali pihak militer, yang dianggap mengaburkan tujuan utama pengembangan kapasitas sipil dalam pembangunan.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, ICW meminta Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas dengan menghentikan sementara proyek MBG. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas program pemerintah dan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh kelompok sasaran secara adil, transparan, dan bermutu.