MAKLUMAT — Jawa Timur bukan sekedar pusat ekonomi dan budaya, tetapi juga semakin mengukuhkan dirinya sebagai wajah baru Indonesia di mata nasional dan global. Dengan posisi strategis sebagai penghubung antara Indonesia bagian barat dan timur, provinsi ini memiliki peran penting dalam menarik investasi, mengembangkan pariwisata, serta membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, di era keterbukaan informasi dan derasnya arus digitalisasi,
membangun citra dan reputasi daerah bukan lagi sekadar persoalan kebijakan ekonomi dan pembangunan fisik.
Kehumasan turut memiliki peran yang krusial untuk memastikan bahwa narasi tentang Jawa Timur tidak hanya sampai ke publik, tetapi juga diterima secara positif
dan membangun kepercayaan. Bagaimana strategi kehumasan dapat menjadikan dan mengkomunikasikan Jawa Timur sebagai “Gerbang Baru Nusantara” yang modern, terbuka, dan kompetitif?
Sebagai salah satu provinsi dengan konektivitas terbaik di Indonesia, Jawa Timur memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya menjadi pintu utama perdagangan maritim, sementara Bandara Internasional Juanda menghubungkan Jawa Timur dengan berbagai kota besar di Asia Tenggara melalui moda transportasi udara. Di sisi lain, geliat pariwisata terus meningkat dengan keberadaan destinasi unggulan seperti Kawah Ijen, Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS), hingga pesona geopark yang kini tengah diperjuangkan untuk pengakuan global.
Namun, tantangan terbesar dalam membangun citra daerah di era digital adalah bagaimana kehumasan mampu beradaptasi dengan pola komunikasi yang serba cepat dan interaktif. Keterbukaan informasi memungkinkan publik untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi dalam hitungan detik. Sebuah isu kecil dapat menjadi viral dan membentuk opini publik sebelum ada klarifikasi resmi. Di sinilah peran kehumasan menjadi semakin strategis, bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun komunikasi yang transparan dan persuasif.
Peran Kehumasan dalam Membangun Reputasi Jawa Timur
Kehumasan bukan hanya sekadar fungsi komunikasi pemerintah. Lebih dari itu, humas berperan sebagai jembatan antara kebijakan publik dan masyarakat, memastikan
bahwa setiap langkah strategis pemerintah daerah dapat dipahami dan diterima dengan bai oleh berbagai pihak. Ada tiga aspek utama yang harus diperkuat dalam strategi kehumasan Jawa Timur antara lain:
Pertama, meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sangat bergantung pada bagaimana informasi disampaikan. Kehumasan yang aktif dan responsif akan mencegah kesimpangsiuran informasi serta membangun hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, humas pemerintah harus mengadopsi pola komunikasi yang lebih terbuka, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana penyebaran informasi yang cepat dan akurat.
Konferensi pers baik dengan wartawan maupun pimpinan redaksi (pimred) secara berkala, pertemuan langsung dengan masyarakat, serta kanal aduan
berbasis teknologi harus diperkuat agar publik merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan dan pertanyaan masyarakat.
Kedua, branding Jawa Timur sebagai Pusat Ekonomi dan Budaya. Tidak cukup hanya mengandalkan potensi ekonomi dan budaya, tetapi juga bagaimana potensi ini
dikomunikasikan kepada dunia. Branding daerah harus dilakukan secara konsisten melalui berbagai media agar Jawa Timur semakin dikenal sebagai pusat pertumbuhan nasional. Strategi branding dapat dimulai dengan membangun narasi yang kuat tentang keunggulan kompetitif daerah, seperti sektor industri kreatif, potensi wisata berkelanjutan, dan kekayaan budaya.
Selain itu, humas harus menjalin kolaborasi dengan media nasional maupun internasional untuk memastikan bahwa cerita sukses dari Jawa Timur dapat tersebar luas.
Partisipasi dalam pameran internasional, kampanye promosi digital, serta penguatan peran media lokal dalam menyampaikan pesan pembangunan juga menjadi langkah penting dalam membentuk citra daerah yang positif.
Ketiga, manajemen krisis dan isu publik. Di era digital, reputasi suatu daerah dapat rusak hanya dalam hitungan jam akibat penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Kehumasan harus mampu bertindak cepat dalam mengklarifikasi isu, memberikan fakta yang valid, dan menjaga stabilitas opini publik. Untuk itu, dibutuhkan tim kehumasan yang sigap dalam mengelola komunikasi krisis, termasuk dengan membangun sistem pemantauan media yang mampu mendeteksi potensi isu
sejak dini. Selain itu, humas juga harus memiliki strategi respons yang proaktif, seperti memberikan klarifikasi yang lugas dan berbasis data, serta menggandeng tokoh masyarakat dan akademisi untuk memperkuat kredibilitas pesan yang disampaikan. Dengan pendekatan yang sistematis, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap isu yang muncul tidak berkembang menjadi sentimen negatif yang merugikan citra Jawa Timur.
Strategi Kehumasan untuk Mengkomunikasikan Posisi Jawa Timur
Jatim menjadi gerbang nusantara merupakan sebuah konsep dan cita-cita besar yang diusung kedua pemimpin yaitu Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Pemikiran ini didahului dengan posisi Jatim sebagai hub logistik utama utamanya Kawasan Timur Indonesia yang mendukung keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Keberadaan Jatim inilah semakin memperkuat konektivitas dengan kawasan timur Indonesia baik via laut maupun udara. Maka untuk menjadikan Jawa Timur sebagai “Gerbang Baru Nusantara”, diperlukan strategi kehumasan yang inovatif dan berbasis digital. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan antara lain:
- Pemanfaatan Digital Public Relations. Humas harus lebih aktif dalam memanfaatkan platform digital seperti media sosial, website resmi, serta kanal komunikasi interaktif agar publik mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya secara cepat.
- Pemanfaatan teknologi seperti big data dan artificial intelligence (AI) juga dapat membantu dalam memahami tren opini publik serta mengelola komunikasi secara lebih efektif. Selain itu, kehumasan perlu memastikan bahwa interaksi dengan masyarakat melalui media digital bersifat dua arah, sehingga komunikasi menjadi lebih inklusif dan transparan.
- Penggunaan konten visual seperti infografis, video, dan live streaming juga akan meningkatkan daya tarik komunikasi digital pemerintah daerah.
- Kolaborasi dengan Media dan Influencer Lokal. Media massa dan influencer memiliki dampak besar dalam membentuk persepsi publik. Pemerintah daerah harus menggandeng mereka untuk menyebarkan narasi positif tentang pembangunan dan kebijakan daerah. Kolaborasi ini dapat berupa kemitraan dalam bentuk kampanye sosial, publikasi berita yang konstruktif, serta pembuatan konten kreatif yang mampu menarik perhatian audiens secara luas.
Selain itu, membangun hubungan baik dengan media dan komunitas digital akan memastikan bahwa pesan pemerintah dapat tersampaikan secara lebih efektif dan kredibel. Mengadakan media gathering, workshop bersama jurnalis, serta program “influencer visit” atau East Java Influencer Camp (EJIC) ke berbagai proyek strategis Jawa Timur dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi ini.
Pemberdayaan Komunitas sebagai Duta Komunikasi.
Tidak hanya pemerintah, komunitas lokal juga dapat menjadi agen komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui pemberdayaan komunitas, narasi tentang Jawa Timur dapat tersebar secara lebih luas dan kredibel. Pemerintah dapat melibatkan kelompok masyarakat dan komunitas dalam berbagai
forum diskusi, mengadakan pelatihan komunikasi publik bagi komunitas, serta menciptakan program berbasis partisipasi warga agar mereka turut serta dalam menyebarluaskan informasi yang akurat dan mendukung pembangunan daerah.
Program seperti “Jatim Bicara” yang melibatkan komunitas lokal dalam membahas isu-isu strategis daerah dapat menjadi contoh bagaimana komunikasi yang inklusif dapat dibangun. Kehumasan bukan sekadar fungsi teknis, tetapi merupakan elemen strategis dalam mengawal kebijakan daerah. Dengan pendekatan komunikasi yang inovatif, transparan, dan berbasis kolaborasi, Jawa Timur dapat mengukuhkan posisinya sebagai gerbang baru Nusantara yang tidak hanya maju dalam sektor ekonomi, tetapi juga unggul dalam membangun kepercayaan publik dan reputasi daerah.
Dalam dunia yang semakin terhubung di era digital seperti saat ini, strategi kehumasan yang tepat akan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di Jawa Timur tidak hanya diketahui, tetapi juga didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah, media, pelaku usaha, komunitas, dan akademisi atau yang dikenal pentahelix merupakan kunci utama untuk membangun narasi positif, sertab meningkatkan daya saing daerah di kancah nasional maupun internasional.***