MAKLUMAT — Himpunan Kader Intelektual Muda Muhammadiyah (Himka IMM) Lamongan menggelar dialog kerakyatan, mengangkat tema ‘Advokasi Masyarakat Tidak Mampu dan Efektifitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG)‘ di Warung Rakyat (WR) Paciran, Lamongan, Sabtu (17/5/2025).
Koordinator Presidium Himka IMM, Nor Agus Rudi alias Gus Rudi, menyebut pentingnya melakukan pendampingan dan advokasi terhadap isu-isu atau permasalahan yang dihadapi kaum mustadhafin. Sebab, menurutnya, banyak ketidakadilan yang terjadi.
“Advokasi masyarakat tidak mampu atau yang sering kita sebut sebagai pembelaan pada kaum mustadhafin ini, perlu atau kita lakukan, jika terjadi sesuatu ketidakadilan terjadi di sekitar kita, meski itu berat tapi harus. Walaupun kita juga sadar, sulit bicara keadilan pada bangsa kita Indonesia,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima Maklumat.ID, Ahad (18/5/2025).
Selain membahas soal advokasi masyarakat, Gus Rudi juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah digulirkan oleh pemerintah. Ia menilai program tersebut memiliki niat yang bagus, sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya, terutama anak-anak.
“Ini bentuk perhatian Bapak Presiden kita (Prabowo Subianto) terhadap tumbuh kembang para penerus kita. Sederhananya, kita bisa lihat Timnas Indonesia kita, ketika usia berapa gitu pasti mainnya hebat-hebat, secara fisik juga tidak terlalu jauh dengan timnas luar, tapi ketika beranjak ke timnas senior, pasti jarak permainan dan fisik secara terlihat perbedaannya,” kelakarnya.
Di sisi lain, Shobikin, mempertanyakan soal keadilan sosial maupun hukum, yang seringkali berat sebelah, alias cenderung berpihak kepada kelompok tertentu yang berkuasa atau memiliki kekuatan.
“Apakah sekarang ada keadilan? Apalagi jika itu bersentuhan dengan tetangganya atau orang kaya atau orang yang punya power, pasti akan bersikap acuh. Atau menghindari agar tidak terlibat di dalamnya,” sorotnya.
Menurut Shobikin, pandangan semacam itu selama ini telah menjadi suatu yang lumrah di masyarakat. Ia mencontohkan pada kasus pencurian singkong dan pencurian kotak amal di Jawa Barat, yang menurutnya kontroversial.
“Secara prosedural justice itu salah, tapi jika itu secara essensial justice itu salah, menurut saya tidak, karena jika tidak seperti itu mereka tidak bisa makan, tidak bisa mencukupi kebutuhannya, tapi jika untuk Palestina, mereka seakan-akan apapun yang mereka miliki akan mereka korbankan, padahal yang harusnya diberi adalah saudara dan tetangga terlebih dahulu. Saudara atau tetangga yang membutuhkan,” kata dia.
Lebih lanjut, Shobikin juga mempertanyakan adakah di zaman sekarang orang yang bersedia membantu tanpa mengharapkan imbalan, dalam bentuk apapun?
“Saya pastikan tidak ada, yang ada adalah membantu untuk mendapatkan imbalan. Dalam konteks bisnis, jika bisa di permudah, kenapa harus di persulit, tapi kalau konteks hukum, jika bisa di persulit, kenapa harus di permudah. Karena dari situlah sumber makan mereka atau hasilnya mereka dapatkan dari masalah orang lain,” selorohnya.
Sebab itu, ia menegaskan bahwa kerja-kerja pendampingan dan advokasi merupakan sesuatu yang berat. Meski begitu, ia menandaskan bahwa hal tersebut harus tetap dan terus dilakukan. Kesadaran dan keberpihakan terhadap mereka yang lemah, kata dia, harus terus dipupuk.
“Kita-kita yang memiliki kesadaran, meski terkadang tidak membuahkan manis, tapi tetap harus kita perjuangkan,” tandasnya.
“Contoh gerakan-gerakan besar yang kita kenal saat ini seperti Kiai Ahmad Dahlan juga dulunya kecil, karena bentuk ketelatenan dan konsistensi, secara pelan dan perlahan menjadi besar dengan sendirinya, seiring berjalannya waktu dan Himka IMM juga bisa,” imbuh Shobikin.
Tak hanya itu, Shobikin juga ikut menyoroti soal efektivitas program MBG, sebab tercatat sejak program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto itu dijalankan, terdapat sejumlah kasus. Mulai dari kualitas makanan, keracunan, dan sebagainya.
Sebab itu, ia menekankan supaya pelaksanaan program MBG harus betul-betul diawasi dengan baik. Ia berharap agar program yang menurutnya bagus itu tidak malah memunculkan celah-celah pelanggaran ataupun korupsi baru.
“Ini adalah bentuk janji politik Bapak Presiden kita saat ini, karena pada waktu kampanye beliau mengkampanyekan hal ini, dan hal ini harus kita sambut dengan positif, hanya saya harus di dasari payung hukum yang jelas dan mekanismenya yang jelas,” kata dia.
“Sejak Januari program ini berjalan, ada kasus keracunan terjadi, dan hal ini harus ada perhatian khusus, dengan anggaran yang begitu besar, jangan sampai program yang bagus ini, hanya akan menjadi keran korupsi baru, karena payung hukum dan mekanisme hulu hilir yang belum jelas,” pungkas Shobikin.