MAKLUMAT — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini merilis kondisi finansial terkininya, di tengah tekanan besar yang mempengaruhi jalannya berbagai aktivitas organisasi multilateral tersebut.
Berdasarkan informasi dari situs resminya di news.un.org, PBB melaporkan bahwa masih ada kekurangan kontribusi sebesar US$2,4 miliar (sekitar Rp39 triliun) untuk anggaran rutin serta US$2,7 miliar (sekitar Rp44 triliun) untuk misi perdamaian. Akibatnya, PBB terpaksa melakukan penghematan anggaran, menghentikan sementara perekrutan pegawai baru, serta memangkas sejumlah layanan.
Menurut Catherine Pollard, pejabat di bidang manajemen PBB, sejak 9 Mei lalu sudah ada beberapa negara yang melunasi iuran mereka untuk sejumlah kategori anggaran. Meski begitu, sebagian negara lainnya masih belum menyelesaikan kewajiban pembayaran mereka.
“Namun, dengan hanya 61 negara yang telah memenuhi semua kewajiban mereka secara penuh, pesan dari Negara Anggota jelas: tanpa dukungan keuangan yang luas dan tepat waktu, kemampuan PBB untuk melayani dunia, terutama di masa krisis, berada dalam risiko serius,” ucap Pollard.
Mengancam Kredibilitas Organisasi
Para pejabat PBB mengingatkan bahwa situasi ini dapat mengancam kredibilitas organisasi serta kemampuannya untuk menjalankan mandat yang telah diberikan oleh para anggotanya. Delegasi dari Swiss, tempat banyak kantor utama PBB berada, turut menyuarakan keprihatinan.
“Setiap keterlambatan pembayaran, setiap pembekuan perekrutan, setiap layanan yang dibatalkan menggerogoti kepercayaan pada kemampuan kami untuk memberikan layanan,” kata delegasi Swiss.
Salah satu usulan yang muncul sebagai solusi ialah memberikan kewenangan kepada PBB untuk menyimpan dana tak terpakai di akhir tahun fiskal, ketimbang mengembalikannya kepada negara-negara anggota sebagai kredit. Saat ini, dana yang belum terpakai harus dikembalikan meskipun diterima menjelang akhir tahun, yang membuat waktu penggunaan anggaran menjadi sangat sempit.
Usulan perubahan ini diharapkan dapat menjadi penyangga keuangan agar operasional tetap berjalan lancar, khususnya pada Bulan Januari ketika pembayaran dari negara anggota biasanya tertunda.
Masalah Klasik Penundaan Pembayaran Iuran
Meskipun demikian, beberapa perwakilan seperti dari Kazakhstan, Norwegia, dan Inggris menegaskan bahwa permasalahan utamanya tetap terletak pada kebiasaan menunda atau tidak membayar iuran secara konsisten.
Pihak Uni Eropa turut menyampaikan bahwa masalah ini sangat jelas dan seharusnya tidak membuat negara-negara yang selalu membayar tepat waktu menanggung beban lebih.
“Ini adalah risiko operasional yang nyata. Beban keuangan tidak dapat dibebankan hanya pada negara-negara yang membayar tepat waktu,” ujar lembaga Eropa itu.
Di sisi lain, Singapura yang mewakili ASEAN juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa persoalan keuangan PBB telah menjadi fenomena berulang.
“Kami melihat kebutuhan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) untuk menutup kantornya selama tiga bulan dan menangguhkan perjalanan dan perekrutan,” tutur delegasi Singapura.