MAKLUMAT — Pemerintah resmi mengalokasikan dana sebesar Rp9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Kebudayaan (Menkebud) RI, Fadli Zon, pada Ahad (1/6/2025).
“Sudah ada (alokasi anggaran sebesar Rp9 miliar) dari APBN. Sudah beres itu, sudah kita sampaikan dari tujuh bulan yang lalu, saat saya ke DPR,” ungkap Fadli kepada awak media.
Fadli menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk merevisi buku sejarah Indonesia, yang telah mulai berjalan sejak Januari 2025 lalu. Ia menyebut, proyek itu bertujuan agar narasi sejarah menjadi lebih akurat dan representatif, terutama bagi para generasi muda.
“Sudah ada anggarannya, sudah dimulai (pembahasan penulisan ulang sejarah Indonesia). Kalau tidak ada (anggarannya), dari mana (proyek itu bisa dilakukan?)” kelakarnya.
Meski begitu, ia menilai bahwa anggaran yang disediakan sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan cakupan yang akan dikerjakan.
Uji Publik Juli, Rampung Agustus
Lebih lanjut, Fadli mengungkapkan bahwa proyek ambisius tersebut ditargetkan bakal rampung pada Agustus 2025 nanti. Namun, ia berharap agar pada Bulan Juli mendatang sudah bisa melakukan uji publik.
“Sejauh ini, kita targetkan mungkin di Bulan Juli kita akan uji publik kira-kira,” sebutnya.
Politisi Partai Gerindra itu menerangkan, penulisan ulang sejarah Indonesia bakal menghasilkan 11 jilid buku, yang memuat berbagai aspek dalam sejarah dan perjalanan Bangsa Indonesia.
11 Jilid Buku Sejarah Indonesia
Berikut adalah 11 jilid buku hasil proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang diinisiasi Kementerian Kebudayaan RI:
- Sejarah Awal Nusantara
- Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
- Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
- Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
- Respons terhadap Penjajahan
- Pergerakan Kebangsaan
- Perang Kemerdekaan Indonesia
- Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
- Orde Baru (1967-1998)
- Era Reformasi (1999-2024)
- Faktaneka dan Indeks
Libatkan Ratusan Penulis Lintas Disiplin
Sebanyak 113 penulis dan editor dari berbagai disiplin ilmu dan wilayah Indonesia dilibatkan, mulai dari Aceh hingga Papua. “Penulisnya gabungan dari sejarawan, akademisi bidang arkeologi, geografi, dan ilmu humaniora lainnya,” jelas Fadli.
Ia menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat inklusif dan mengedepankan perspektif Indonesia sentris. Buku sejarah baru ini bakal menelusuri perjalanan bangsa mulai dari sejarah awal Nusantara, masa penjajahan, perang kemerdekaan, era reformasi, hingga era pemilu.
Fadli juga menekankan pentingnya proyek ini, dalam rangka memperkuat identitas bangsa, dan bukan hanya sebagai kerja-kerja akademis semata. “Kalau wawasan sejarah yang diajarkan terlalu berorientasi pada perspektif luar, maka generasi muda bisa saja tak mengenal tokoh-tokoh penting seperti Soekarno dan Mohammad Hatta,” tandas Fadli Zon.
Bukan Tafsir Tunggal Pemerintah
Sebelumnya, dalam rapat antara Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan RI pada Senin (26/5/2025) lalu, disepakati bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Proyek tersebut juga diharapkan dapat menghasilkan narasi yang lebih komprehensif dan merepresentasikan memori kolektif bangsa.
Komisi X DPR juga meminta agar Kementerian Kebudayaan memperbaiki komunikasi dan melakukan sosialisasi terkait proses penulisan ulang itu. Harapannya, tidak muncul anggapan bahwa proyek ini hanya didasarkan pada tafsir tunggal pemerintah.