MAKLUMAT – Pemkot Surabaya tak mau lengah menghadapi potensi lonjakan kasus COVID-19. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya langsung mengaktifkan sistem respons dini dan pengawasan ketat di seluruh lapisan masyarakat.
Hingga pekan ini, belum ada satu pun kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di Kota Pahlawan. Namun, Dinkes tetap melakukan pemantauan berlapis lewat sistem Surveilans Ketat Deteksi Dini dan Respons (SKDR) serta laboratorium rujukan.
“Kami terus waspada. Sejauh ini tidak ada laporan kasus COVID-19, tetapi pemantauan tetap berjalan setiap hari,” tegas Kepala Dinkes Surabaya, Nanik Sukristina, Rabu (4/6/2025).
Nanik menuturkan, pihaknya kembali menggiatkan pengawasan terhadap penyakit mirip influenza (ILI) dan infeksi saluran pernapasan akut berat (SARI) di seluruh Puskesmas dan rumah sakit. Sistem ini memungkinkan petugas mendeteksi gejala yang berpotensi terkait COVID-19 sejak awal.
Tak hanya mengandalkan fasilitas kesehatan, Dinkes juga melibatkan masyarakat. Mereka menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pengurus RT/RW untuk menyuarakan pentingnya protokol kesehatan di ruang publik.
“Edukasi publik menjadi kunci. Kami terus sosialisasikan protokol kesehatan melalui berbagai saluran komunitas,” jelas Nanik.
Dinkes juga memperketat pemantauan terhadap Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri (PPLN) serta warga yang baru pulang dari daerah dengan risiko tinggi. Para petugas memastikan tidak ada gejala mencurigakan yang lolos dari pantauan.
Promosi kesehatan pun digencarkan. Dinkes rutin mengingatkan masyarakat untuk mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker saat sakit atau di keramaian, menjaga etika batuk, serta menghindari mobilitas yang tidak penting.
“Kesadaran masyarakat menjadi garda terdepan. Karena itu, edukasi harus terus hidup di tengah warga,” tegasnya.
Alergi dan Flu Biasa
Terkait kondisi pascalibur panjang, Nanik memastikan tidak ada lonjakan keluhan gejala mirip COVID-19. Data SKDR menunjukkan laporan kasus ISPA, ILI, dan SARI masih stabil. Mayoritas keluhan berasal dari alergi dan flu biasa.
“Kami pantau terus. Hingga saat ini belum ada tren peningkatan,” katanya.
Untuk urusan pembiayaan, Dinkes menjamin masyarakat tak perlu khawatir. Bila ditemukan kasus COVID-19 yang membutuhkan perawatan, pemerintah tetap menanggung biayanya melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Agar respons tetap cepat, Dinkes mewajibkan semua faskes rutin melaporkan data ISPA dan ILI-SARI melalui aplikasi SKDR. Mereka juga diminta memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Surat Edaran dari Kemenkes menjadi acuan kami. Fokusnya pada deteksi dini, pelaporan cepat, dan komunikasi risiko,” pungkas Nanik.***
