MAKLUMAT — Warganet ramai-ramai membagikan unggahan yang menyoroti kerusakan lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat, yang disebut terdampak aktivitas tambang nikel dengan menggunakan tagar #SaveRajaAmpat.
Gelombang protes ini mencuat seiring semakin kuatnya desakan publik terhadap industri tambang yang dinilai mengancam kawasan konservasi dan kehidupan masyarakat adat di wilayah yang dikenal sebagai surga terakhir di bumi.
Sebelumnya, Konferensi Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta, Selasa (2/6/2025) diwarnai aksi damai dari Greenpeace Indonesia bersama empat anak muda asal Papua. Mereka menyuarakan dampak buruk tambang dan hilirisasi nikel yang dinilai membawa derita bagi lingkungan dan masyarakat adat.
Saat Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno menyampaikan pidato, aktivis Greenpeace menerbangkan spanduk bertuliskan “What’s the True Cost of Your Nickel?“. Di ruang konferensi dan area pameran, mereka juga membentangkan pesan-pesan seperti “Nickel Mines Destroy Lives” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining.”
Dilansir dari laman resmi Greenpeace Indonesia, aksi ini ditujukan untuk menggugah kesadaran publik, serta menyampaikan kritik kepada pemerintah dan pelaku industri yang dinilai abai terhadap dampak sosial-ekologis dari ekspansi industri nikel. Greenpeace menyoroti bahwa meski disebut sebagai solusi transisi energi, industri ini masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan menyisakan kerusakan hutan, pencemaran air, serta konflik sosial.
“Saat pemerintah dan oligarki tambang membahas bagaimana mengembangkan industri nikel dalam konferensi ini, masyarakat dan Bumi kita sudah membayar harga mahal,” ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik.
Greenpeace menyebut wilayah-wilayah seperti Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi telah mengalami kerusakan parah akibat aktivitas pertambangan. Kini, Raja Ampat, kawasan yang dikenal karena kekayaan hayati laut dan daratnya, turut terancam. Di beberapa pulau kecil seperti Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun, aktivitas tambang disebut telah membabat lebih dari 500 hektare hutan serta menimbulkan sedimentasi yang mengancam terumbu karang.
Ronisel Mambrasar, pemuda Papua dari Aliansi Jaga Alam Raja Ampat, menyatakan kekhawatirannya. “Raja Ampat sedang dalam bahaya karena kehadiran tambang nikel di beberapa pulau, termasuk di kampung saya di Manyaifun dan Pulau Batang Pele. Tambang nikel mengancam kehidupan kami,” ujarnya.
Evaluasi Kebijakan Hilirisasi Nikel
Greenpeace menuntut pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan hilirisasi nikel. Menurut mereka, proyek ambisius yang digagas sejak era Jokowi dan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran ini gagal mewujudkan transisi energi yang berkeadilan dan justru memperparah krisis iklim serta merampas hak masyarakat lokal.
Menanggapi sorotan tersebut, PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam yang beroperasi di Raja Ampat, menyatakan siap bekerja sama dalam proses verifikasi pemerintah atas dugaan kerusakan lingkungan. Dalam keterangan resmi, Plt. Presiden Direktur PT Gag Nikel Arya Arditya mengatakan bahwa pihaknya akan menghentikan sementara operasi sesuai instruksi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Gag Nikel telah memiliki seluruh perizinan operasi dan menjalankan operasional keberlanjutan sesuai dengan prinsip good mining practices. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi ke pihak Kementerian ESDM,” katanya.
View this post on Instagram
Penjelasan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa izin usaha PT Gag Nikel telah terbit sebelum dirinya menjabat. Ia menyebut pentingnya verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran pemberitaan yang beredar di publik.
“Saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih Ketua Umum HIPMI dan belum masuk di Kabinet,” ujar Bahlil dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Bahlil juga membantah klaim bahwa aktivitas tambang dilakukan di Piaynemo, ikon pariwisata Raja Ampat. “Aktivitas pertambangan dilakukan di Pulau GAG, bukan (di) Piaynemo seperti yang perlihatkan di beberapa media yang saya baca. Aktivitas pertambangan dilakukan di Pulau GAG bukan Piaynemo seperti yang perlihatkan di beberapa media yang saya baca.”
Pulau Gag disebut berjarak sekitar 30 hingga 40 kilometer dari Piaynemo, kawasan yang selama ini menjadi simbol Raja Ampat sebagai salah satu wilayah konservasi laut dan darat paling penting di dunia.
“Saya sering di Raja Ampat, Pulau Piaynemo dengan Pulau GAG, itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km. Di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah perwisata yang kita harus lindungi,” jelas Bahlil.
Fadli Zon: Jangan Ada Tambang yang Rusak Ekosistem
Di sisi lain, Menteri Kebudayaan (Menkebud) Fadli Zon juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap aktivitats pertambangan yang merusak lingkungan, termasuk tambang nikel di Raja Ampat yang tengah ramai disorot publik.
“Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat,” kata Fadli usai menunaikan salat Iduladha 1446 H di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6/2025).
Politisi Partai Gerindra itu mendorong kepada semua pihak terkait supaya segera mencari solusi dan membicarakan permasalahan tersebut. Ia berharap agar tidak ada lagi segala bentuk usaha maupun investasi, serta aktivitas penambangan yang merusak situs bersejarah dan ekosistem.
“Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan, bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alam yang sudah baik terjaga selama ini,” tandas Fadli.
Ia juga mendukung keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menghentikan sementara operasi pertambangan di bawah PT GAG Nikel di Raja Ampat. “Sudah sangat setuju, harusnya demikian, jangan sampai nanti habis itu merusak,” kata Fadli Zon.