MAKLUMAT — Demokrasi Indonesia dibangun di atas fondasi kebangsaan yang kuat: Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, sebagai negara kepulauan dengan keragaman etnis, bahasa, dan agama, kehidupan politik kita kerap diuji oleh semangat komunalitas yang kuat. Jika politik tidak mampu mewujudkan pembangunan yang diyakini publik sebagai jalan menuju cita-cita kemerdekaan, ancaman konflik sosial dan disintegrasi akan meningkat.
Menurut Larry Diamond (2015), demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari prosedur pemilu, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjawab kebutuhan publik, memastikan partisipasi inklusif, dan menjaga integritas proses politik. Dalam konteks Indonesia, tantangan utama adalah bagaimana menjaga demokrasi tetap relevan bagi rakyat, bukan hanya bagi elite politik dan pengusaha.
Lima Agenda Strategis Memperkuat Demokrasi Indonesia
1. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan sebagai Jalan Bersama
Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) harus menjadi panduan utama dalam kebijakan nasional dan daerah. Amartya Sen (1999) menekankan bahwa pembangunan harus memperluas kebebasan manusia, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Indonesia perlu memastikan bahwa pembangunan inklusif, berkeadilan, dan ramah lingkungan menjadi prioritas.
2. Transformasi Pemerintahan Digital dan Komunikasi Publik yang Efektif
Digitalisasi pemerintahan bukan sekadar modernisasi birokrasi, tetapi alat untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi. Pippa Norris (2020) menyatakan bahwa e-government yang efektif dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, komunikasi publik yang baik—seperti penyampaian visi bangsa, prioritas pembangunan, dan pengorbanan bersama—harus diperkuat agar masyarakat memahami arah kebijakan negara.
3. Transparansi dan Partisipasi Seluruh Pemangku Kepentingan
Demokrasi partisipatif membutuhkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Jurgen Habermas (1996) menekankan pentingnya ruang publik yang deliberatif, di mana warga dapat terlibat aktif dalam proses kebijakan. Indonesia perlu memperkuat mekanisme partisipasi seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang benar-benar melibatkan masyarakat.
4. Literasi Politik dan Digital untuk SDGs
Tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran kebangsaan dan pemahaman politik. Robert Putnam (2000) dalam Bowling Alone menunjukkan bahwa masyarakat yang terliterasi politik cenderung lebih kritis dan partisipatif. Literasi digital juga penting agar masyarakat tidak mudah terpapar hoaks dan dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.
5. Kepemimpinan Holistik Berbasis Gotong Royong
Kepemimpinan nasional harus mengedepankan semangat gotong royong dan kesadaran ekosistem. Satish Kumar (2013) menekankan bahwa kepemimpinan holistik melihat manusia sebagai bagian dari alam, bukan penguasa. Pendidikan politik dan kepemimpinan harus menanamkan nilai-nilai kebangsaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan.
Demokrasi yang Bermakna, Bukan Sekadar Prosedural
27 tahun reformasi telah membawa Indonesia melalui berbagai ujian demokrasi. Pemilu berjalan lancar, tetapi kualitas partisipasi, integritas pemimpin, dan tata kelola pemerintahan masih menjadi pekerjaan rumah. Jika tidak diperbaiki, demokrasi kita bisa terjebak pada rutinitas prosedural tanpa makna substantif.
Seperti dikatakan Fareed Zakaria (2003), demokrasi liberal membutuhkan lebih dari sekadar pemilu—ia membutuhkan institusi yang kuat, rule of law, dan budaya politik yang matang. Indonesia harus terus memperkuat ketiga pilar ini agar demokrasi benar-benar menjadi alat mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi tentang memastikan bahwa pilihan itu membawa perubahan nyata. Mari kita jaga dan tingkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan komitmen bersama.