MAKLUMAT — Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menyoroti kerentanan keamanan siber di portal-portal pemerintah, terlebih beberapa hari lalu website Dinas Kominfo Jatim sempat mengalami peretasan.
Menurut Surokim, selama ini portal-portal resmi milik pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) maupun dinas, memang diketahui sangat rentan terhadap serangan siber.
Hal itu, kata dia, menunjukkan masih ada pekerjaan rumah (PR) yang besar dalam sektor keamanan siber. Padahal di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini, di mana segalanya serba digital.
“Situs-situs milik Pemda dan dinas memang selama ini rentan terhadap peretasan dan gangguan. Hal ini menunjukkan bahwa situs-situs pemerintah belum bisa steril dari keamanan siber,” ujarnya kepada Maklumat.ID, Selasa (1/7/2025).
Upgrade, Reskilling, Penyiapan SDM
Sebab itu, ia mendorong adanya audit secara berkala dan intens terhadap pengelolaan portal-portal resmi pemerintah tersebut. Termasuk, kata dia, perlu dilakukan upgrade, reskilling, hingga penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
“Dengan demikian, pemeliharaan dan audit perlu terus dilakukan secara intens dan berkelanjutan. Secara teknis teknologi siber dinas-dinas harus diperkuat lagi. Selain tentu saja perlu upgrade, reskilling dan menyiapkan SDM yang mumpuni sebagai penjaga situs,” tandas Surokim.
Tak hanya itu, Surokim menekankan bahwa masalah kerentanan keamanan siber itu harusnya membuat pemerintah menyadari dan memperkuat kesiapan dalam sistem manajemen, risiko, dan krisis terhadap keamanan siber.
“Agar website-website pemerintah senantiasa bisa aman dan terjaga,” tandas pria yang juga menjabat Wakil Rektor III UTM itu.
Ia menegaskan, peretasan terhadap website Kominfo Jatim beberapa hari lalu itu menunjukkan bahwa situs-situs Pemerintah Daerah dan dinas masih memiliki banyak lubang atau celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, bahkan untuk tujuan negatif.
“Itu menunjukkan bahwa situs situs Pemda dan dinas masih banyak lubangnya untuk cyber security. Menurut saya urgent dan sangat perlu proteksi penguatan dan pemeliharaan siber sepanjang waktu. Apalagi situs milik Kominfo yang menjadi sumber utama jujukan informasi publik,” sorot Surokim, yang juga merupakan peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC).
Dampak yang Berbahaya
Lebih lanjut, Surokim menilai bahwa peretas (hacker) biasanya justru bukan hanya dari orang yang iseng, tetapi orang yang sangat terlatih dan memiliki tujuan-tujuan tertentu.
Dampak dari serangan siber tersebut, kata Surokim, bisa sangat beragam, bahkan juga berpotensi sangat signifikan dalam memengaruhi publik. Terlebih di era saat ini di mana sesuatu yang viral akan sangat mudah membentuk opini publik.
“Jika pola-pola ini dipakai, maka tentu tidak sehat, yang mudah sekali mengakibatkan fitnah dan misinformasi, disinformasi, fake news atau hoaks di masyarakat,” sebutnya.
“Kalau hal ini jadi tren maka bisa kacau dan jadi bencana informasi, dan bisa menurunkan reputasi Pemda dan dinas bagi pemerintahan dan badan publik,” sambung Surokim.
Karena itu, ia kembali mengingatkan agar masalah keamanan siber benar-benar menjadi perhatian serius dan harus ditingkatkan.
“Makanya sekali lagi harus hati-hati dan terus waspada dengan meningkatkan ganguan dan serangan siber. Segala hal karena namanya teknologi juga memiliki kerentanan jika tidak dijaga serius melalui audit atau semacamnya,” tegasnya.
Ia menandaskan, jika portal-portal resmi pemerintah mendapatkan serangan, maka dampaknya berpotensi sangat berbahaya. Selain memengaruhi opini publik dan citra pemerintah, portal pemerinah juga berkaitan dengan data masyarakat, yang tentu sangat berbahaya jika sampai jebol dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Sangat berbahaya kalau situs-situs tersebut diretas dan dipakai pihak-pihak tidak bertajawab untuk sekadar menyuarakan aspirasi. Jika jadi tren maka akan semakin membuat terpuruk wajah Pemda dan dinas yang dianggap tak cakap menjaga situs publik,” pungkas Surokim.
Website Kominfo Jatim Sempat Diretas
Sebelumnya, diketahui website Dinas Kominfo Jatim sempat diretas pada Rabu (25/6/2025) lalu, yang menyebabkan portal resmi dinas itu tak bisa diakses. Selain itu, terdapat tulisan “Copot Jabatan dan Penjarakan Khofifah”.
Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, membenarkan bahwa laman website tersebut mengalami peretasan. Kini, website tersebut sudah berhasil dipulihkan dan dapat diakses secara normal.
