MAKLUMAT — Sekolah Rakyat yang dinaungi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bakal mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp1,19 triliun untuk mendukung pelaksanaan tahap pertama program tersebut.
Tambahan anggaran tersebut telah disetujui oleh Komisi VIII DPR RI, yang disampaikan dalam rapat kerja (Raker) bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (7/7/2025).
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa efisiensi anggaran kementerian dan lembaga harus tetap menjaga keberlanjutan belanja strategis, khususnya yang berdampak langsung pada masyarakat.
Sebab itu, kata dia, Komisi VIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran untuk program Sekolah Rakyat, yang proyeksinya bakal mampu menyasar pendidikan bagi kelompok-kelompok rentan.
“Komisi VIII sepakat bahwa efisiensi anggaran jangan sampai memengaruhi belanja strategis, apalagi yang menyangkut kesejahteraan langsung masyarakat,” ujarnya saat membuka Raker, dilansir laman resmi DPR RI.
“Karena itu, kami mendukung penambahan anggaran untuk program Sekolah Rakyat yang menyasar pendidikan kelompok rentan,” sambung Marwan.
Rekonstruksi anggaran tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-37/MK.02/2025 tentang efisiensi belanja. Dengan revisi tersebut, pagu anggaran Kemensos yang sebelumnya Rp79 triliun sempat dipangkas menjadi Rp78 triliun. Namun setelah tambahan Rp1,19 triliun untuk Sekolah Rakyat, total anggaran kembali naik menjadi Rp79,19 triliun.
Rincian Anggaran Sekolah Rakyat
Di sisi lain, dalam kesempatan tersebut Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan bahwa usulan program Sekolah Rakyat telah melalui proses pembahasan lintas kementerian dan resmi mendapatkan persetujuan.
“Alhamdulillah, usulan kami untuk Sekolah Rakyat telah dibahas dan disetujui. Komisi VIII pun telah menyetujui dalam rapat ini,” tandas pria yang juga menjabat Sekjen PB Nahdlatul Ulama (NU) itu.
- Pengembangan kurikulum: Rp3 miliar
- Gaji guru: Rp119 miliar
- Biaya operasional sekolah: Rp497 miliar
- Jaringan komunikasi dan data: Rp11 miliar
- Gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan profesi guru: Rp177 miliar
- Layanan sarana dan prasarana internal: Rp341 miliar
100 Lokasi Siap Diluncurkan 14 Juli
Pada tahap pertama, Sekolah Rakyat akan dibuka di 100 lokasi di berbagai daerah. Sebanyak 63 lokasi dinyatakan siap beroperasi, sementara 37 sisanya masih dalam tahap akhir renovasi. Program dijadwalkan mulai berjalan pada 14 Juli 2025.
Sebanyak 6.300 siswa akan ditampung dalam 256 rombongan belajar pada tahap pertama. Jika seluruh lokasi telah beroperasi penuh, kapasitas bisa ditingkatkan menjadi 9.750 siswa.
Kemensos juga telah menyelesaikan rekrutmen 1.545 guru dan 3.390 tenaga kependidikan melalui proses seleksi ketat. Aktivitas pembelajaran akan dimulai di gedung sementara sebelum infrastruktur permanen rampung.
Kemudian, melanjutkan tahap pertama, Kemensos telah mengusulkan 202 lokasi baru untuk tahap kedua. Dari jumlah itu, 100 lokasi ditargetkan siap digunakan pada akhir 2025 dan mampu menampung sekitar 10.000 siswa baru.
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi terobosan strategis dalam menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau, berkeadilan, dan berpihak pada kelompok rentan. Melalui inisiatif ini, pemerintah berupaya mencetak generasi-generasi muda yang unggul, produktif, dan mampu bersaing dalam dinamika sosial-ekonomi nasional.
