MAKLUMAT — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi kebijakan tarif tinggi mencapai 32% yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia. Menurutnya, kebijakan itu bukan bentuk tarif resiprokal, tetapi keputusan sepihak yang menjadikan seluruh sebagai tumbal kepentingan AS.
Secara gamblang, Said menyebut bahwa AS sudah tidak mengindahkan PBB maupun lembaga-lembaga keuangan dunia.
“Kebijakan pemerintah Amerika Serikat saat ini dengan kepemimpinan Donald Trump, itu nampaknya memang mengabaikan dengan sengaja organisasi internasional,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir laman PDI Perjuangan Jawa Timur, Rabu (9/7/2025).
“PBB sudah tidak dianggap, World Bank sengaja dilemahkan, IMF sami mawon (sama saja),” sambung Said, yang juga merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan.
Menumbalkan Semua Negara Demi AS
Ia menilai kebijakan tarif yang diusung Trump bukan semata soal timbal balik antarnegara. Justru, lanjutnya, langkah itu memperlihatkan keputusan sepihak yang merugikan banyak pihak.
“Kan tidak bisa ada istilah tarif resiprokal, kalau memang arti harafiah Indonesia-nya itu tarif timbal balik, yang kami rasakan atau setiap negara dari 105 negara yang mendapatkan tarif sepihak atau istilah Trump resiprokal timbal balik, justru semua negara itu menjadi tumbal, tumbal kepentingan sepihak Amerika,” sorotnya.
Menurut Said, AS justru tengah meninggalkan semangat kebersamaan yang dulu pernah ditunjukkan pasca Perang Dunia II. Ia menyebut, kini AS hanya fokus membangun kepentingan sendiri tanpa mempedulikan negara lain.
“Padahal Amerika Serikat itu jadi besar, Amerika itu dihormati ketika pasca perang dunia kedua karena mau membangun bersama-sama. Sekarang tampaknya Presiden Amerika Serikat mau membangun Amerika Serikat saja, negara lain dianggap nothing (tidak berarti), dan itu bahaya,” tegasnya.
Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional
Menanggapi situasi tersebut, Said mendorong pemerintah Indonesia untuk semakin memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ia juga menegaskan pentingnya penguatan fiskal dan percepatan deregulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Bagi kita, ayo ketahanan ekonomi kita, pondasi ketahanan ekonomi kita lebih diperkuat lagi, kita lebih hati-hati mengelola fiskal kita dan mari kemudian lakukan deregulasi secepatnya, agar kita menjadi ramah terhadap investor dari luar,” terang pria asal Pulau Madura itu.
Lebih lanjut, Said juga mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melakukan upaya negosiasi terhadap kebijakan pemerintah AS, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.
“Memang, kami akan mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melakukan negosiasi, tapi tetap dalam negosiasi itu kerangkanya kita minta perdagangan yang adil, tarif yang adil,” pungkas Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI itu.
