MAKLUMAT — Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menegaskan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh sekadar menjadi tempat masyarakat meminjam uang. Menurutnya, koperasi harus mampu menjadi penggerak ekonomi produktif di desa.
Hal itu disampaikan Nasim dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
“Masyarakat sekarang taunya koperasi ya tempat pinjam uang. Terutama ibu-ibu. Padahal koperasi harusnya jadi alat untuk pengembangan ekonomi,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Nasim menilai koperasi semestinya menjadi sokoguru perekonomian bangsa, bukan hanya berperan sebagai lembaga simpan pinjam. Ia mendesak agar program Koperasi Merah Putih dapat mendorong sektor riil, memberdayakan pelaku UMKM, serta terintegrasi dengan digitalisasi, pembiayaan inklusif, dan pelatihan kapasitas usaha.
“Koperasi ini harus sinkron dengan program nasional. Jangan cuma ada di atas kertas, tapi tak berdampak di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, Nasim juga menyoroti rencana penggunaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Koperasi tahun 2025. Ia mengingatkan agar anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk membentuk koperasi secara administratif, melainkan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Jangan sampai koperasi ini hidup enggan mati tak mau. Harus betul-betul jalan. ABT jangan cuma untuk formalitas,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Nasim menekankan bahwa DPR hadir untuk menyuarakan aspirasi rakyat, bukan sekadar menjalankan agenda politik. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk bersama-sama mengawal agar program strategis nasional koperasi benar-benar berdampak nyata.
“Komisi VI ini dipilih rakyat, bukan presiden. Jadi anggaran koperasi harus nyata dirasakan rakyat,” pungkasnya.***
