Komisi X DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kemdiktisaintek 2026, Dorong Program Pendidikan Tinggi Berdampak Nyata

Komisi X DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kemdiktisaintek 2026, Dorong Program Pendidikan Tinggi Berdampak Nyata

MAKLUMAT — Komisi X DPR RI secara resmi menyetujui pagu indikatif dan tambahan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.

Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kemdiktisaintek di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025), setelah melalui rangkaian pembahasan intensif, termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) Konsinyasi pada Selasa (8/7/2025) lalu.

Mengacu pada tema besar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, yakni ‘Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera‘, Komisi X menekankan pentingnya agar program Kemdiktisaintek benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Komisi X juga mendorong agar anggaran difokuskan pada program-program prioritas seperti peningkatan kualitas beasiswa, keberlanjutan KIP Kuliah, hingga pendidikan tinggi berbasis kebutuhan daerah.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Prof Dr Fauzan MPd, menyampaikan bahwa kementerian telah merancang ulang strategi program agar lebih berdampak nyata. Ia menegaskan prinsip ‘Diktisaintek Berdampak’ sebagai fondasi utama kebijakan.

“Harapan besarnya, perguruan tinggi mampu menjadi problem solver persoalan-persoalan di masyarakat,” ujar pria yang juga mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.

Fauzan juga mencontohkan program unggulan yang akan diperkuat pada 2026, yaitu pembentukan ekosistem problem solver di wilayah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Program tersebut melibatkan konsorsium perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia industri, dan media untuk menghadirkan solusi konkret bagi permasalahan daerah.

Baca Juga  Anggota DPR RI Tom Liwafa Kritik Kerja Sama Garuda dengan Pokemon

Program ini akan diperluas dengan skema perguruan tinggi penugasan khusus yang dirancang berbasis regulasi khusus, guna mengintervensi persoalan sosial, seperti pengangguran.

Selain itu, Fauzan menegaskan bahwa kementerian tengah mengevaluasi pelaksanaan sertifikasi dosen agar lebih relevan dengan kondisi daerah, serta memperbaiki tata kelola penerimaan mahasiswa jalur mandiri demi menciptakan keadilan bagi seluruh perguruan tinggi, termasuk swasta.

Dalam program prioritas lainnya, Wamendiktisaintek Prof Stella Christie memaparkan arah kebijakan Sekolah Garuda, sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat SDM di bidang STEM sejak jenjang prakampus.

“Pertama, kami mempertimbangkan asas tujuan untuk Sekolah Garuda. Kedua, memberikan kesempatan-kesempatan agar publik dan Pemda bisa mengajukan usulan. Ketiga, menggunakan angka kuantitatif agar keputusan bisa berdasarkan data-data yang tertera jelas,” jelasnya.

Stella menyebutkan, ada dua skema yang akan dijalankan, yaitu Sekolah Garuda Baru untuk menjangkau wilayah pelosok, serta Sekolah Garuda Transformasi untuk mengoptimalkan sekolah-sekolah potensial yang sudah ada. Sekolah ini dirancang bukan hanya sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai inkubator kepemimpinan dan pengabdian masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Togar M. Simatupang memaparkan detail program-program prioritas kementerian. Ia berharap, dengan dukungan penuh dari DPR, seluruh program Kemdiktisaintek bisa berjalan optimal dan berdampak nyata bagi kemajuan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia.

*) Penulis: Ubay NA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *