MAKLUMAT — Baru-baru ini, Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mendapatkan serangan digital melalui komentar-komentar kasar dan tidak pantas di akun media sosial (medsos) Instagram dan TikTok pribadinya.
Serangan dtersebut disinyalir usai Diskominfo Jabar di akun Instagram berkolaborasi dengan @jabarprovgoid, @humas_jabar, @sapawarga_jabar, dan @jabarsaberhoaks pada 16 Juli 2025 lalu mengunggah video membahas pengalihan anggaran belanja media.
View this post on Instagram
Dalam video tersebut tampak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) sedang berbicara menjelaskan, serta foto Neni ditempelkan dalam video di bagian kanan bawah. Sejak itu, dalam kurun tiga hari terakhir, hingga berita ini dibuat, Neni mengaku mendapatkan serangan serius di akun instagram pribadinya @neni1783 dan TikTok @neninurhayati36.
Menanggapi unggahan tersebut, Neni mengaku memang membuat konten di TikTok pribadinya pada 5 Mei 2025. Namun, ia menegaskan bahwa kontennya tersebut berlandaskan pada data paparan kompas. “Postingan dalam tiktok saya tersebut hanya meneruskan informasi yang disampaikan oleh data kompas,” kata Neni dalam keterangan resminya yang diterima Maklumat.id, Kamis (17/7/2025).
Neni menegaskan, tujuannya membuat konten tersebut adalah untuk melakukan edukasi publik, sekaligus mengingatkan para kepala daerah untuk tidak melakukan pencitraan dengan berlebihan dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, serta tidak mengerahkan buzzer untuk melakukan penyerangan kepada aktivis yang kritis terhadap kebijakan publik.
“Saya pun mengutip pemikiran Presiden Amerika Serikat periode 1961-1963, John F Kennedy yang mengingatkan kepada kita semua bahwa bangsa yang demokratis tidak perlu takut kepada rakyatnya, yang bebas berpendapat untuk menilai kebenaran atau kebohongan dari penyelenggara negara secara terbuka,” jelas Neni.
Ia juga menegaskan bahwa dalam konten videonya di TikTok tersebut sama sekali tidak menyebut nama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM). Neni menyebut, video tersebut ditujukannya secara general kepada seluruh kepala daerah yang terpilih pada Pemilihan Serentak 2024.
