MAKLUMAT — Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati menyayangkan dan mempertanyakan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang mencatut fotonya tanpa izin.
Diketahui, Pemprov Jabar melalui akun Instagram resmi Diskominfo Jabar berkolaborasi dengan @jabarprovgoid, @humas_jabar, @sapawarga_jabar, dan @jabarsaberhoaks, mengunggah video pada tanggal 16 Juli 2025 yang mencatut foto Neni tanpa izin. Dalam video tersebut tampak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) sedang menjelaskan, namun terpampang foto Neni di bagian kanan bawah.
Neni, dalam keterangan tertulis yang diterima Maklumat.id pada Kamis (17/7/2025), juga menyayangkan penafsiran sepihak Pemprov Jabar atas konten video di akun TikTok pribadinya @neninurhayati36 pada 5 Mei 2025 lalu.
“Saya tentu sangat menyayangkan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memposting foto saya tanpa seizin, menafsirkan secara sepihak, menghakimi dan disebarluaskan melalui akun resmi Diskominfo,” ujar Neni dalam keterangannya.
“Alih-alih memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat, yang terjadi justru mematikan ruang kebebasan itu dengan tindakan represif, padahal kita sudah berpuluh-puluh tahun melangkah dari runtuhnya rezim orde baru,” lanjut aktivis demokrasi dan kepemiluan itu.
Menurut Neni, pemerintah seharusnya menyadari bahwa masyarakat sipil adalah pilar demokrasi yang kuat dalam membangun peradaban bangsa.
Menurut keterangan Neni, sejak unggahan oleh akun Instagram Diskominfo Jabar tersebut, ia mengalami serangan digital melalui komentar-komentar kasar dan tidak pantas di akun Instagram pribadinya @neni1783 dan akun TikTok @neninurhayati36. Bahkan, ia mengaku mengalami peretasan terhadap akun-akun medsosnya tersebut, hingga akun WhatsApp (WA) pribadinya.
