MAKLUMAT — Para pengemudi ojek online (ojol) melakukan demonstrasi besar-besaran, menuntut penurunan potongan aplikasi menjadi 10 persen dan 90 persen pendapatan untuk driver, di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025).
Menanggapi aspirasi para driver ojol, Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, menyatakan dukungannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah wajib turun tangan memenuhi tuntutan mitra pengemudi untuk mewujudkan sistem yang adil.
“Para driver ojol adalah tulang punggung transportasi daring di Indonesia. Mereka bekerja keras di lapangan, namun seringkali pendapatannya tergerus oleh potongan aplikasi yang terlalu besar,” ujarnya dalam siaran pers yang dilansir laman resmi DPR RI, Senin (21/7/2025).
“Pemerintah harus mendengar dan memastikan adanya keadilan dalam sistem ini,” sambung Syafiuddin.
Fraksi PKB Dukung Tuntutan Driver Ojol
Politisi Fraksi PKB itu menilai bahwa aksi demonstrasi para pengemudi adalah bentuk aspirasi sah dari kelompok pekerja yang selama ini menjadi ujung tombak layanan transportasi daring. Ia meminta pemerintah segera memfasilitasi dialog terbuka antara pihak aplikator dan perwakilan pengemudi.
“Fraksi PKB mendukung penuh tuntutan agar potongan aplikasi diturunkan menjadi 10 persen. Aplikator harus menempatkan kesejahteraan driver sebagai prioritas. Tanpa driver, bisnis ini tidak akan berjalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syafiuddin juga mengingatkan bahwa perusahaan aplikasi transportasi daring tidak bisa hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan mitranya. Menurutnya, keberadaan ojek online sudah menjadi kebutuhan penting masyarakat modern, terutama di wilayah perkotaan yang sangat bergantung pada mobilitas cepat dan fleksibel.
“Kami di DPR siap mengawal aspirasi ini. Jika perlu, kami akan mendorong adanya regulasi yang lebih berpihak pada kesejahteraan mitra pengemudi,” tegasnya Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Timur XI tersebut.
Lima Tuntutan Demo Ojol
Sebelumnya, diketahui sekitar 50.000 pengemudi ojol dari berbagai daerah menggelar demonstrasi di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat, dalam aksi bertajuk ‘Aksi Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217’.
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan lima tuntutan utama, yakni:
- Negara hadirkan UU Transportasi Online atau Perppu;
- Bagi hasil 90 persen untuk driver dan 10 persen untuk aplikator sebagai harga mati;
- Pemerintah membuat regulasi tarif antar barang dan makanan;
- Audit investigatif terhadap aplikator; serta
- Penghapusan fitur aceng, slot, hub, multi order, member, serta pengkotak-kotakan driver agar semua mitra mendapat perlakuan yang sama.
Aksi ini menjadi salah satu gerakan terbesar dari komunitas driver ojol dalam menuntut keadilan dan perbaikan sistem yang lebih berpihak pada mitra pengemudi.
