MAKLUMAT– Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret mengatasi penumpukan puluhan ribu ton gula di gudang pabrik-pabrik rakyat di Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur. Kondisi ini terjadi di tengah maraknya peredaran gula rafinasi di pasar, yang seharusnya hanya untuk industri makanan dan minuman.
Dalam kunjungan kerja di Pabrik Gula (PG) Prajekan, Bondowoso, Ahad (10/8/2025), Nasim berdialog langsung dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dan para General Manager pabrik gula di Regional 4 Jawa Timur. Ia menemukan fakta mengejutkan ribuan ton gula tidak laku terjual, menghambat pembayaran hasil panen petani.
Data yang dihimpun menunjukkan, di PG Prajekan terdapat 4.600 ton gula senilai Rp60 miliar yang belum terjual. PG Assembagoes, Situbondo, menyimpan 5.000 ton gula senilai Rp50 miliar. Sementara PG Panji menumpuk 2.500 ton gula dengan nilai Rp36 miliar, dan PG Wringin Anom tidak mampu menjual 3.900 ton gula selama delapan periode terakhir.
“Petani seperti tercekik. Mereka menunggu pembayaran, tapi gula belum laku di pasaran,” ujar Chandra Sakri Widjaja, GM PG Prajekan seperti dikutip laman DPR RI.
Gula rafinasi yang membanjiri pasar dijual sekitar Rp13.600 per kilogram, lebih murah dari gula rakyat yang berada di kisaran Rp14.400 per kilogram. Padahal, harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah adalah Rp14.500 per kilogram.
Akibatnya, pembayaran kepada petani tertunda. GM PG Assembagoes, Mulyono, mengaku sudah empat periode giling belum mampu membayar petani, bahkan sisa gula musim sebelumnya masih menumpuk 140 ribu ton.
Pembelian Sementara
Sepekan lalu, pengurus APTRI Pusat sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembelian sementara gula oleh PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dengan dana Danantara, untuk mengosongkan gudang dan mempercepat pembayaran petani.
Namun, Nasim menegaskan solusi tersebut hanya bersifat sementara. Ia menuntut pemerintah mengambil kebijakan tegas agar gula rakyat terserap pasar tanpa menunggu waktu lama.
“Kalau bisa besok, jangan tunggu minggu depan. Di regional ini saja, ratusan miliar rupiah belum dibayar. Situasi ini darurat,” tegas legislator Fraksi PKB asal Dapil Jawa Timur III itu.
Menurutnya, Indonesia memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan gula nasional tanpa impor, asalkan tata niaga tertib dan petani mendapat perlindungan harga. “Swasembada gula itu bukan mimpi. SDM kita siap, tapi jangan biarkan pasar dibanjiri rafinasi,” tutup Nasim.
