MAKLUMAT — Pemerintah mulai mendorong green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan sebagai salah satu kunci untuk mengubah arah ekonomi Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, ekonomi hijau dan sirkular telah masuk sebagai prioritas. Targetnya, sebelum 2045, jutaan lapangan kerja baru tercipta sambil membantu menurunkan emisi.
Pada April 2025, Bappenas merilis peta jalan tenaga kerja hijau yang menghubungkan pasar kerja, ekonomi sirkular, dan transisi energi. Namun, menurut pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr Endah Saptutyningsih SE MS, pelaksanaan di lapangan masih menemui banyak hambatan.
“Contohnya, perdagangan karbon di Indonesia sudah berjalan (berdasarkan Perpres 98/2021), tetapi volumenya masih kecil dan kebanyakan dilakukan oleh pelaku domestik. Akibatnya, dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja masih terbatas,” ujarnya, dilansir dari laman resmi UMY.
“Program internasional seperti JETP (Just Energy Transition Partnership) dan CIPP (Climate Impact Program Partnership), yang menargetkan 1,8 juta pekerja hijau pada 2030, juga terkendala lambatnya pencairan dana, apalagi setelah AS mundur dari komitmen pendanaan,” sambungnya.
Menurut Endah, peluang di sektor pekerjaan hijau mulai terbuka di bidang energi terbarukan, pengelolaan karbon, dan perlindungan lingkungan. Peran pemerintah daerah dinilai penting dalam menciptakan pasar hijau di wilayah masing-masing. Berdasarkan hasil penelitiannya, Endah menekankan bahwa jika tata kelola dan jejaring sosial kuat, masyarakat bersedia membayar untuk layanan seperti pengelolaan sampah.
“Ekonomi sirkular berbasis komunitas, seperti bank sampah, daur ulang plastik, pembuatan kompos, atau pelatihan produk ramah lingkungan, dapat mendorong munculnya usaha kecil yang menguntungkan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Guru Besar UMY bidang Ekonomi Lingkungan ini kembali.
Meski peluangnya menjanjikan, tantangan untuk mendorong pertumbuhan green jobs cukup besar, namun Endah menilai masih terdapat sejumlah hambatan yang cukup krusial.
Hambatan utama meliputi keterampilan tenaga kerja yang belum sesuai kebutuhan, lambatnya pencairan pendanaan luar negeri, permintaan pasar hijau yang lemah, serta kemampuan daerah yang bervariasi. Selain itu, koordinasi antarlembaga yang belum optimal juga menjadi penghambat inovasi.
Sebab itu, Endah menyarankan pemerintah menetapkan target jelas mengenai jumlah tenaga kerja hijau di berbagai sektor, serta memberi dukungan kepada daerah melalui program dan pendanaan kompetitif. Ia meyakini, dengan strategi nasional yang terarah dan inisiatif lokal yang kuat, green jobs bisa menjadi pilar nyata perubahan ekonomi dan sosial di Indonesia.
“Jika kita memiliki strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, green jobs akan menjadi pilar penting dalam transformasi ekonomi Indonesia. Dengan langkah yang konkrit, ini bukan hanya janji, tetapi peluang yang harus kita wujudkan,” pungkas dosen Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY itu.
