MAKLUMAT – Nama Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. tengah ramai diperbincangkan publik. Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029 itu jadi bulan-bulanan netizen usai pernyataannya mengenai tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan viral di media sosial. Publik ramai-ramai mengolok perhitungan Adies yang dinilai janggal. Bahkan, komentar-komentar satir di TikTok menyebut “anggota DPR bayar kos Rp3 juta per hari di Senayan.”
Adies Kadir bukan wajah baru di DPR RI. Politikus Golkar itu pertama kali melenggang ke Senayan pada periode 2014–2019, lalu kembali terpilih di periode 2019–2024, dan kini menjabat untuk periode 2024–2029. Ia mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I yang meliputi Kota Surabaya dan Sidoarjo.
View this post on Instagram
Pada dua periode awal, Adies dipercaya duduk di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Bahkan sempat ditugaskan di Komisi IX, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Anggaran, hingga Badan Musyawarah DPR.
Kini, di periode ketiganya, Adies Kadir masuk jajaran pimpinan DPR RI sebagai wakil ketua. Ia duduk bersama Puan Maharani (Ketua DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan), Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Saan Mustofa (NasDem), dan Cucun Ahmad Syamsurizal (PKB).
Sebagai pimpinan, Adies membidangi Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan yang meliputi Komisi XI, XII, XIII, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Selain itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024–2029.
Jejak Karier
Adies Kadir seperti dilansir Antara, lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, 17 Oktober 1968. Karier politiknya dimulai dari Surabaya, ketika terpilih menjadi anggota DPRD Surabaya periode 2009–2014 dan menjabat Ketua Fraksi Golkar.
Pada Pilwali Surabaya 2010, ia sempat maju sebagai calon wakil wali kota mendampingi Arif Afandi. Pasangan ini diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat, namun gagal merebut kursi Balai Kota.
Di DPR RI, kiprahnya mulai dikenal ketika menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Adies juga sempat memimpin sidang-sidang di MKD pada 2015–2016 saat lembaga itu disorot publik karena kasus etik sejumlah anggota dewan.
Sebelum terjun ke politik, Adies meniti karier di dunia profesional. Ia pernah menjadi Direktur Utama PT Adi Jayatek (1999–2005), General Manager PT Lamacitra Nusantara Tbk (2005–2007), hingga Managing Partner SMP Law Office (2007–2009).
Adies menempuh pendidikan S1 Teknik Sipil di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (lulus 1993). Setelah itu, ia menekuni bidang hukum dengan meraih S1 Hukum (2003) dan S2 Ilmu Hukum (2007) di Universitas Merdeka. Ia kemudian melanjutkan S3 Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya pada 2011–2017.
Kiprah di Organisasi
Sebagai kader Golkar, Adies mengemban banyak jabatan penting, mulai dari Ketua DPD II Golkar Kota Surabaya, Ketua Bidang Hukum DPP Golkar, hingga kini Wakil Ketua Umum DPP Golkar. Ia juga pernah menjadi Plt Ketua Golkar Lampung.
@cnnindonesia Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjelaskan bahwa tunjangan rumah Rp50 juta didasarkan pada biaya kontrakan atau kos di sekitar Gedung DPR/MPR yang senilai Rp3 juta per hari. Jika dikalikan 26 hari kerja, maka seharusnya tunjangan tersebut mencapai Rp78 juta. Menurut pimpinan DPR, tunjangan saat ini justru belum mencukupi. #cnnindonesia #cnnindonesiacom #TunjanganRumahDPR ♬ original sound – CNN Indonesia
Selain itu, ia aktif di berbagai organisasi seperti AAI (Asosiasi Advokat Indonesia), Ormas MKGR, Kadin Jawa Timur, dan HIPMI.
Di tengah rekam jejak panjangnya, Adies Kadir belakangan justru menuai kritik. Pernyataannya tentang tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR dianggap publik tidak sensitif dengan kondisi masyarakat.
“Bayar kos Rp3 juta sehari, DPR kok begok banget yaaa,” sindir salah satu komentar netizen di TikTok.
Alih-alih mendapat simpati, pernyataan itu justru memperkuat stigma negatif publik terhadap gaya hidup para wakil rakyat di Senayan.***
