MAKLUMAT — Anggota DPRD Kota Surabaya, dr. Zuhrotul Mar’ah Laila, menekankan pentingnya politik nilai sebagai pijakan di tengah kuatnya pragmatisme dalam realitas politik. Pesan itu ia sampaikan dalam kegiatan Diseminasi Politik bertema Politik Nilai: Membumikan Teologi Al-Ma’un dalam Advokasi Kebijakan Publik yang digelar Koordinator Komisariat (Koorkom) IMM UIN Sunan Ampel Surabaya, Sabtu (23/8/2025).
Acara yang menjadi bagian dari Madrasah Mubadalah wa Siyasah 2025 tersebut berlangsung di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya (Smamda) dan diikuti puluhan peserta. Dalam forum itu, Zuhro mengajak peserta berdiskusi tentang bagaimana politik nilai bisa menjadi pegangan moral dalam advokasi kebijakan publik.
Zuhro membagikan pengalamannya sebagai legislator di Kota Surabaya. Salah satunya terkait kebijakan BPJS yang terbagi dalam dua kelompok, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah serta non-PBI atau peserta mandiri.
“Aturan ini sebenarnya hanya untuk memfasilitasi orang-orang yang tidak mampu. Jadi orang-orang yang tidak mampu itu pasti akan diberi BPJS PBI atau di pemerintah pusat namanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk orang-orang yang masuk kategori mampu diharuskan untuk memilih layanan kesehatan secara mandiri,” ujarnya.
Namun, Zuhro menilai implementasi aturan sering terganjal masalah administratif di lapangan. Kondisi itu membuat sebagian warga tidak segera memperoleh haknya.
“Kadang dilihatnya punya BPJS dari tempat kerjanya, tapi ternyata tidak aktif. Nah, di sini kerja sosial kita dibutuhkan. Bagaimana caranya orang ini bisa mendapatkan BPJS-PBI sesuai dengan kondisi ekonominya saat ini,” terangnya.
Selain itu, Zuhro juga menyinggung fenomena anak jalanan yang memilih hidup bebas di jalan dibanding masuk panti asuhan atau sekolah. Menurutnya, pilihan itu bukan sekadar perilaku, tetapi cerminan tantangan besar dalam mengubah pola pikir.
“Mindset itu yang harus diubah. Apakah mereka mau diberdayakan dengan hidup yang layak di kemudian hari, atau hanya ingin kesenangan sesaat,” jelasnya.
Zuhro menegaskan perubahan pola pikir tidak bisa dilakukan dengan pemaksaan, melainkan melalui pendekatan persuasif, pendidikan karakter, dan dukungan lingkungan sosial. Komisi D DPRD Kota Surabaya, tempat ia bertugas, turun langsung membantu masyarakat. Mereka mengadvokasi warga miskin agar mendapat akses BPJS PBI sesuai kondisi ekonomi dan mendampingi anak jalanan agar mau kembali ke jalur pendidikan.
Dari pengalaman itu, Zuhro ingin menunjukkan bahwa politik nilai bukan konsep abstrak, tetapi prinsip nyata dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, tanpa pijakan nilai, kebijakan sering berhenti pada aturan formal dan gagal menyentuh persoalan masyarakat.
Politik Nilai dan Teologi Al-Ma’un
Dalam forum tersebut, Zuhro menjelaskan politik nilai sebagai pendekatan yang berpijak pada prinsip, moral, dan keyakinan, bukan sekadar kepentingan pragmatis atau perebutan kekuasaan. Ia mencontohkan teologi Al-Ma’un yang digagas KH Ahmad Dahlan dari penafsiran surat Al-Ma’un dalam Al-Qur’an.
Teologi Al-Ma’un menekankan bahwa agama tidak hanya urusan ibadah ritual, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata menolong kaum miskin, yatim, dan kelompok lemah. Dari pemahaman itu, Muhammadiyah sejak awal membangun tiga pilar utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan sosial.
Menurut Zuhro, pengalaman Muhammadiyah menginspirasinya untuk menerapkan politik nilai dalam tugas legislatif. Ia menegaskan kitab suci tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam aksi sosial.
“Bisakah kita mengerjakan sesuai dengan apa yang ada di Qur’an Surat Al-Ma’un? Jadi tidak hanya dihafal, tidak harus menunggu jadi kaya untuk bisa membantu,” katanya.
Ia menekankan membaca dan menghafal Al-Qur’an memang penting, tetapi nilai sejatinya terletak pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. “Dalam Surat Al-Ma’un yang tujuh ayat itu, manakala kita kerjakan dengan baik dan benar, semua bisa berdaya. Tinggal satu, mau tidak kita diberdayakan,” tegasnya.
Peserta forum menyimak serius pemaparan Zuhro. Politisi PAN Kota Surabaya itu mengajak mereka tidak hanya memahami teks agama, tetapi juga menjadi aktivis yang peduli, hadir, dan terlibat dalam menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat.
Ia juga mendorong peserta ikut mengawasi kerja legislatif maupun eksekutif di Kota Surabaya. “Tidak ada salahnya teman-teman ikut menjalankan kerja bersama, memberikan feedback kepada kami di Kota Surabaya. Entah di bidang pendidikan, kesehatan maupun pelayanan sosial lainnya,” pungkasnya.***
Comments