MAKLUMAT — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Pratikno, meresmikan inisiasi pembangunan Rumah Sakit (RS) Royal Batavia Cakung di Jakarta Timur, Senin (25/8). Langkah ini menjadi tahap awal rebranding rumah sakit daerah di Jakarta agar memenuhi standar pelayanan internasional.
Pramono menyebut RS Royal Batavia Cakung sebagai RSUD kelas B bertaraf internasional pertama di ibu kota. Ia menegaskan, meski mengedepankan standar global, rumah sakit itu tetap mempertahankan identitas budaya Betawi.
“Hari ini, saya bersama Menko PMK, Pratikno, hadir untuk inisiasi pembangunan RS Royal Batavia Cakung. Rumah sakit ini nantinya akan berdiri di atas lahan yang memiliki luas kurang lebih 1,9 hektar, dengan 282 kamar rawat inap. Nanti akan dibangun 13 lantai dan memiliki desain bangunan ala Betawi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip melalui laman resmi Pemprov Jakarta.
Ia berharap pembangunan rumah sakit bisa rampung sesuai jadwal. Menurutnya, RS Royal Batavia Cakung akan menjadi titik awal peningkatan kualitas kesehatan warga Jakarta menuju usia ke-500 tahun kota itu.
“Diharapkan (pembangunannya) selesai paling lama akhir tahun 2027. RS ini akan bertaraf internasional dan baru pertama kali rumah sakit daerah yang dibangun di Jakarta namanya tidak menggunakan istilah RSUD. Ini juga merupakan RS ke-32 yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Biaya pembangunan ini akan memakan biaya APBD secara year on year,” jelas Pramono.
Rumah sakit tersebut dirancang dengan konsep layanan unggulan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dan Trauma Center, sekaligus menjadi pusat rujukan komprehensif. Di dalamnya akan tersedia laboratorium biomolekuler, fasilitas radiodiagnostik seperti MRI dan CT-scan, serta layanan prioritas Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu Anak.
Pembangunan RS Royal Batavia Cakung juga terintegrasi dalam pengembangan kawasan Superblock Cakung Barat dengan konsep one stop living yang menggabungkan hunian, fasilitas olahraga, masjid raya, plaza modern, dan rumah sakit bertaraf internasional.
Sementara itu, Menko PMK RI, Pratikno, menegaskan pemerintah pusat mendukung penuh inisiatif Pemprov DKI dalam menghadirkan fasilitas kesehatan yang bisa mengurangi ketergantungan warga berobat ke luar negeri.
“Kami mengapresiasi komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam upaya mendukung pemerintah pusat dan berharap ini dapat mengurangi potensi kehilangan devisa negara serta memberikan pilihan bagi Warga Negara Indonesia, khususnya warga Jakarta, mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dengan skema pembiayaan JKN,” ujarnya.
“Harapannya, daerah lain bisa mencontoh DKI Jakarta untuk meningkatkan standar kualitas dan teknologi fasilitas kesehatan, agar warga Indonesia bisa berobat di dalam negeri dengan kualitas pelayanan yang berstandar internasional,” pungkasnya.
