MAKLUMAT — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. Taruna Ikrar menandatangani hibah lahan lebih dari 10 hektare bersama Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman, Kamis (28/8/2025). Lahan di Kabupaten Maros itu akan dipergunakan untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (PoltekPOM) sebagai langkah memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di kawasan timur Indonesia.
“Balai POM di Palopo memerlukan lahan minimal 6.784 meter persegi agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal, termasuk sertifikasi, pengujian, dan penindakan,” ujar Prof. Taruna dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi BPOM.
Dalam acara yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel tersebut, Taruna hadir bersama jajaran pejabat tinggi BPOM. Hadir di antaranya Sekretaris Utama Jayadi, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Elin Herlina, dan Deputi Bidang Penindakan Tubagus Ade Hidayat. Setelah penandatanganan, kegiatan berlanjut dengan diskusi mengenai penguatan sarana dan prasarana Balai POM di Palopo.
BPOM saat ini memiliki dua unit pelaksana teknis (UPT) di Sulawesi Selatan, yakni Balai Besar POM di Makassar dan Balai POM di Palopo. Namun, Balai POM di Palopo masih menempati kantor sewa yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan layanan publik.
Ia menekankan pentingnya dukungan infrastruktur untuk mendukung kinerja kedua UPT tersebut. Selain penguatan kelembagaan, kerja sama dengan Pemprov Sulsel juga difokuskan pada pembangunan PoltekPOM yang akan menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan obat dan makanan. “Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Sulsel telah menyetujui hibah lahan untuk PoltekPOM tersebut,” ujarnya.
Setelah pertemuan dengan Gubernur Sulsel, BPOM juga menyerahkan penghargaan bagi kabupaten/kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik POM dengan kinerja terbaik tahun anggaran 2023–2024. Kabupaten Gowa meraih skor tertinggi di 2023, disusul Luwu Utara, Pinrang, Wajo, dan Jeneponto. Sementara di tahun 2024, Kabupaten Wajo, Maros, dan Gowa menjadi penerima penghargaan.
Dalam kesempatan itu, BPOM memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui penyampaian materi tentang keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. Prof. Taruna menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk menjaga keamanan pangan.
“BPOM tidak bisa bekerja sendiri. Maka (UPT) BPOM di setiap daerah, memerlukan kerja sama dengan pemerintah [setempat]. Tidak hanya pengawalan program MBG, tetapi mengawal secara keseluruhan kesehatan di bidang obat dan makanan,” jelasnya.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman juga menekankan hal yang sama. Ia menyebut pengawasan obat dan makanan memiliki lingkup yang luas dan memerlukan dukungan daerah. Ia jugamenyinggung pengawasan pangan yang dilakukan BPOM, terutama terkait gula, garam, dan lemak (GGL).
“GGL diawasi, terutama untuk anak-anak kita di sekolah. Ini perlu pengawasan yang ketat di kota/kabupaten sehingga generasi muda terhindar (dari penyakit tidak menular akibat GGL),” tegasnya.
Taruna Ikrar berharap kerja sama BPOM dengan Pemprov Sulsel bisa memberi kontribusi nyata bagi peningkatan daya saing SDM lokal sekaligus mendukung target nasional. “Semoga kerja sama ini menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam penguatan sistem pengawasan obat dan makanan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Comments