MAKLUMAT — Agustus seharusnya menjadi bulan yang penuh makna bagi Bangsa Indonesia. Bulan di mana kita mengenang jerih payah para pahlawan yang mengorbankan darah dan nyawa untuk kemerdekaan. Namun, di Agustus 2025 ini, yang terdengar justru tangisan rakyat yang tertindas oleh kebijakan elite politik. Polemik tunjangan anggota DPR yang kembali mencuat bagai menggores luka lama yang belum sembuh. Rakyat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari dipaksa menyaksikan para wakilnya menikmati fasilitas mewah sambil abai terhadap penderitaan orang banyak
Ini bukan sekadar persoalan angka atau besaran tunjangan, tetapi lebih tentang moralitas dan kepekaan sosial. Di saat inflasi menggerus daya beli masyarakat, pengangguran masih tinggi, dan akses kesehatan terbatas, DPR justru sibuk membahas peningkatan tunjangan untuk diri sendiri. Ironi yang menyakitkan. Rakyat seolah diingatkan bahwa ada jarak yang menganga antara mereka yang duduk di kursi kekuasaan dan mereka yang harus berjuang untuk sekadar makan sehari-hari.
Polemik ini juga menunjukkan kegagalan komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat. Alih-alih membangun dialog yang transparan, yang terjadi justru sikap defensif dan minim empati. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pembahasan, tidak diberi penjelasan yang memadai, dan hanya dihadapkan pada keputusan yang sudah jadi. Ini memperparah distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik.
Seharusnya, di bulan yang penuh nilai historis ini, elite politik bisa belajar dari para pendiri bangsa yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Bung Hatta, misalnya, dikenal sederhana dan menolak segala bentuk kemewahan yang tidak perlu. Nilai-nilai itu kini seakan terkubur oleh mentalitas oportunis yang hanya mementingkan diri sendiri.
Fenomena ini juga mencerminkan krisis representasi. Anggota DPR seharusnya hadir sebagai penyambung lidah rakyat, tetapi yang terjadi justru mereka menjauh dari konstituen. Tunjangan yang seharusnya menjadi pendukung kinerja, justru berubah menjadi alat pemuas nafsu materi. Akibatnya, rakyat semakin kecewa dan apatis terhadap proses politik.
Media sosial pun ramai dengan kritik dan cercaan. Rakyat menyuarakan kegeraman mereka melalui berbagai platform, menuntut keadilan dan kepedulian. Sayangnya, respons yang diberikan seringkali tidak memuaskan. Bahkan, tidak jarang muncul pernyataan-pernyataan yang justru menyudutkan rakyat dan menganggap protes mereka sebagai bentuk ketidaktahuan.
Peningkatan tunjangan DPR sebenarnya bisa saja diterima jika diiringi dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas. Namun, kenyataannya, produktivitas legislasi tidak signifikan, pengawasan lemah, dan fungsi representasi hampir tidak terasa. Rakyat pun bertanya, untuk apa membayar mahal jika hasilnya tidak optimal.
Agustus yang seharusnya menjadi bulan refleksi dan kebanggaan, justru dinodai oleh keserakahan yang tidak berperi kemanusiaan. Darah para pahlawan yang dulu tumpah untuk kemerdekaan seolah dinistakan oleh tindakan segelintir orang yang hanya mementingkan diri sendiri.
Pemerintah dan DPR perlu menyadari bahwa kebijakan seperti ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak citra demokrasi Indonesia. Rakyat bisa saja memaafkan, tetapi mereka tidak akan melupakan. Dan dalam jangka panjang, ini bisa memicu gelombang ketidakpuasan yang lebih besar.
Solusinya? Transparansi dan partisipasi publik harus ditingkatkan. Setiap kebijakan yang terkait dengan keuangan negara harus dibahas secara terbuka dengan melibatkan masyarakat. Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi yang ketat terhadap kinerja anggota DPR sebelum menaikkan tunjangan.
Selain itu, nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan harus ditanamkan kembali dalam budaya politik kita. Elite politik harus kembali ke khittahnya, yaitu melayani rakyat, bukan dilayani rakyat.
Mari jadikan Agustus sebagai momentum untuk introspeksi. Sudahkah kita menjadi bangsa yang merdeka dalam arti sebenarnya? Atau justru kemerdekaan itu dinodai oleh mentalitas penjajah yang baru?
Untuk para anggota DPR, renungkanlah. Darah siapa yang telah tumpah untuk kemerdekaan ini? Dan untuk apa kalian duduk di kursi itu jika bukan untuk mensejahterakan rakyat?
Jangan biarkan Agustus 2025 dikenang sebagai bulan di mana rakyat menangis karena dikhianati oleh wakilnya sendiri. Sejarah akan mencatat setiap tindakan, dan rakyat tidak akan pernah melupakan pengorbanan para pahlawan yang benar-benar berjuang untuk Indonesia.
Kita semua berharap, suatu saat nanti, tidak ada lagi rakyat yang menangis karena kebijakan yang tidak adil. Tidak ada lagi darah yang tertumpah akibat keserakahan. Dan Agustus akan kembali menjadi bulan yang membanggakan, penuh dengan semangat persatuan dan keadilan.
Merdeka bukan hanya untuk segelintir orang, tetapi untuk semua rakyat Indonesia. Mari perjuangkan kembali makna kemerdekaan yang sesungguhnya.
