MAKLUMAT – Wajahnya teduh, senyumnya ramah, namun kalimat yang keluar dari bibirnya sering menohok. Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), memilih jalannya sebagai pengkritik kebijakan yang dinilainya tak menyentuh akar persoalan bangsa.
Keputusan lima partai politik menonaktifkan sejumlah kader mereka di DPR RI – mulai Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Ahmad Sahroni – tak membuat Nanik kagum. Baginya, langkah itu hanya sekadar meredam kemarahan publik, tanpa menghadirkan solusi jangka panjang.
“Masalah Indonesia itu jauh lebih kompleks. Bukan sekadar menonaktifkan anggota dewan. Ada persoalan kesenjangan sosial, oligarki politik, sampai sikap anti-kritik yang makin menguat,” kata Nanik seperti dilansir laman UMY, Rabu (3/9/2025).
Menurutnya, partai lebih sibuk menyelamatkan citra ketimbang menegakkan akuntabilitas. Kursi parlemen tetap aman, sementara publik justru semakin skeptis. “Publik kita makin cerdas. Kalau langkah parpol hanya kosmetik, masyarakat bisa menilai sendiri. Itu berbahaya,” tegasnya.
Perjalanan Akademik
Ketekunan Nanik di dunia hukum bukan lahir tiba-tiba. Sejak kuliah di Universitas Islam Indonesia (UII), ia menaruh minat besar pada hukum bisnis. Gelar sarjana (S1) itu diraihnya pada 1997.
Sepuluh tahun kemudian, ia melanjutkan magister (S2) di Universitas Padjadjaran (UNPAD) dengan fokus hukum ketatanegaraan. Gelar doktornya diselesaikan pada 2019 di Universitas Diponegoro (UNDIP) dengan spesialisasi Ilmu Hukum.
Bidang keilmuan yang ditekuninya meliputi Ilmu Negara, Politik Ketatanegaraan, Hukum Kelembagaan Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Kewarganegaraan, hingga Kewarganegaraan. Tak heran jika pandangannya soal demokrasi kerap dijadikan rujukan.
Nanik juga produktif menulis di jurnal ilmiah, dengan jejak publikasi terindeks Sinta dan Scopus.
Suara yang Membumi
Meski akademisi, gaya bicara Nanik sederhana dan membumi. Ia menekankan bahwa wakil rakyat seharusnya tak hanya duduk di kursi empuk parlemen, melainkan benar-benar mendengar aspirasi konstituen.
“Yang memilih Eko Patrio dan lainnya itu rakyat, bukan parpol. Jadi harus ada pertanggungjawaban. Jangan jadikan rakyat hanya alat untuk memilih, lalu dilupakan,” ucap perempuan berhijab itu.
Di balik kesibukannya mengajar, meneliti, dan menulis, Nanik tetap menyimpan keprihatinan mendalam pada arah demokrasi negeri. Menurutnya, demokrasi tak boleh dipelihara dengan “kosmetik politik” yang hanya menutup luka sementara.
“Kalau akar masalahnya tak disentuh, demokrasi kita hanya akan berputar di lingkaran krisis yang sama,” pungkasnya.***
