MAKLUMAT — Suasana ruang Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang, akhir Agustus lalu, berubah lebih serius dari biasanya. Bukan karena rapat pembahasan anggaran atau interpelasi, melainkan sebuah surat edaran internal yang belakangan jadi buah bibir.
Surat bernomor 009/005/35.07.040.FPDIP/VIII/2025 itu diteken 30 Agustus 2025. Isinya sederhana tapi tajam: anggota fraksi diimbau menahan diri, tidak melakukan perjalanan ke luar kota sampai situasi politik nasional benar-benar stabil.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir—akrab disapa Adeng—menjelaskan, larangan itu bukan sekadar instruksi sesaat. Baginya, ini adalah prinsip yang harus dipegang.
“Idealnya, anggota PDI Perjuangan mendorong dirinya untuk selalu hadir sesuai kebutuhan masyarakat. Bukan sibuk bepergian tanpa urgensi,” kata Adeng seperti dilansir laman PDIP Jatim dikutip pada Kamis (11/9/2025).
Ia menambahkan, aturan internal juga ditegakkan: setiap anggota wajib melaporkan rencana kegiatan ke alat kelengkapan dewan (AKD) masing-masing. “Fraksi punya kewajiban mengawal. Supaya jelas, setiap langkah wakil rakyat terukur dan sesuai mandat,” tegasnya.
Selain itu, ada dua poin penting lain dalam surat tersebut. Pertama, anggota fraksi diminta fokus pada tugas dan tanggung jawab kedewanan di daerah. Kedua, dilarang pamer gaya hidup mewah. Tidak ada flexing, tidak ada citra hedon.
“Setiap anggota wajib menjaga marwah fraksi. Dengan kesederhanaan, disiplin, dan peka pada kondisi masyarakat Malang,” lanjutnya.
Namun aturan ini bukan berarti pintu keluar kota tertutup rapat. Ada pengecualian: bila ada urusan keluarga mendesak atau tugas kedewanan yang tak bisa dihindari, anggota boleh pergi. Syaratnya, laporan harus masuk dan izin fraksi wajib dikantongi.
Adeng berharap, langkah ini bisa memperkuat solidaritas internal sekaligus menjaga citra partai banteng moncong putih. “PDI Perjuangan ingin tetap dekat dengan rakyat. Itu hanya mungkin kalau wakilnya benar-benar hidup sederhana,” pungkasnya.***
