MAKLUMAT — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah. Dorongan itu ditegaskan melalui Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kepemudaan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang digelar di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (11/9/2025).
Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, membuka langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyebut pemuda sebagai aktor kunci pembangunan yang tidak bisa dipandang sebagai pelengkap semata.
“Pemuda bukan hanya harapan masa depan, tapi juga penggerak hari ini. Mereka adalah agen perubahan, pelopor inovasi, dan pendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya, sebagaimana dikutip dari laman resmi Pemprov Kalsel.
Ia menyinggung data Badan Pusat Statistik yang mencatat kelompok usia muda mencakup hampir seperempat dari total penduduk Indonesia. Kondisi itu, menurutnya, adalah bonus demografi yang bisa menjadi keuntungan pembangunan jika dikelola dengan tepat.
Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan besar berupa tingginya angka pemuda yang masuk kategori NEET (Not in Education, Employment, or Training). Situasi itu, tandasnya, perlu dihadapi dengan kebijakan yang terukur dan kolaboratif.
“Kita harus hadir dengan solusi nyata: pelatihan vokasi yang kontekstual, akses permodalan, inkubasi usaha, serta ekosistem digital yang ramah bagi pemuda,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Miftahul memaparkan enam fokus utama yang harus menjadi perhatian dalam menyusun kebijakan kepemudaan. Pertama, pengembangan kompetensi dan keterhubungan dengan industri, termasuk sinkronisasi pelatihan vokasi dengan sektor lokal seperti pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau. Kedua, penguatan ekosistem kewirausahaan pemuda, mulai dari akses pembiayaan hingga pembinaan bagi wirausaha muda perempuan dan kelompok marjinal.
Fokus berikutnya adalah inklusi digital dan literasi 4.0, penyerapan tenaga kerja dan mobilitas regional, partisipasi kepemimpinan pemuda, serta pemanfaatan data agar program kepemudaan lebih tepat sasaran.
Ia menekankan keberhasilan penguatan peran pemuda tidak mungkin dilakukan pemerintah semata. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor adalah syarat mutlak agar arah kebijakan benar-benar memberi dampak.
“Komitmen Pemprov Kalsel sangat jelas. Tapi keberhasilannya bergantung pada sinergi lintas sektor. Kita perlu duduk bersama, merumuskan program prioritas, indikator kinerja, serta skema pendanaan yang operasional,” ujarnya.
Pada penutupannya, ia menyampaikan harapan agar pemerintah kabupaten/kota di Kalsel dapat segera menindaklanjuti rapat tersebut dengan kebijakan yang relevan.
“Dengan sinergi yang kuat, saya yakin pemuda Banua akan menjadi kekuatan utama dalam membawa daerah kita lebih maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global,” tutup Miftahul.
