MAKLUMAT – Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang kembali menghidupkan izin operasi PT Gag Nikel, di Raja Ampat memicu kritik keras. Greenpeace Indonesia menegaskan, kebijakan ini bukan hanya ancaman bagi ekosistem laut Papua, tetapi juga bentuk pengkianatan terhadap komitmen iklim Indonesia.
Alih-alih mencabut izin tambang yang jelas merusak, pemerintah justru memberi lampu hijau bagi perusahaan tambang. Padahal, Raja Ampat bukan sekadar destinasi wisata dunia, melainkan rumah bagi 75 persen spesies terumbu karang di Bumi. Ekosistemnya menopang kehidupan jutaan orang, dari nelayan lokal hingga masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada laut dan hutan.
“Raja Ampat bukan hanya milik Papua, tapi warisan dunia. Memberikan izin tambang di wilayah ini menunjukkan keserakahan pemerintah dan korporasi. Suara masyarakat adat dan ribuan orang yang menyerukan Save RajaAmpat diabaikan,” tegas Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas dalam siaran persnya, Jumat (12/9).
Greenpeace menilai izin operasi PT Gag Nikel melanggar UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tambang di kawasan tersebut akan merusak hutan, mencemari laut, dan mengganggu keseimbangan ekosistem yang menjadi benteng alami bagi keanekaragaman hayati dunia.
“Keputusan ini memperdalam krisis ekologis dan sekaligus memperlihatkan betapa miskinnya imajinasi pemerintahan Prabowo dalam membangun ekonomi berkelanjutan. Ketergantungan pada industri ekstraktif hanya menghasilkan keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan masa depan rakyat,” papar Arie.
Sementara itu, Kementerian ESDM membela kebijakan yang diambil. Pemerintah menilai, pengelolaan tambang bisa dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan.
“Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini gak ada masalah,” ujar Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno.
Hal senada disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. “Untuk PT Gag tidak dicabut IUP-nya karena dia melakukan sebuah penambangan yang, menurut hasil evaluasi tim kami, baik sekali,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta.
Pemerintah juga berdalih bahwa industri nikel penting untuk mendukung transisi energi bersih, khususnya produksi baterai kendaraan listrik. “Indonesia tidak boleh ketinggalan dalam rantai pasok global energi terbarukan. Nikel adalah aset strategis bagi masa depan bangsa,” tambah Bahlil.
