MAKLUMAT — Ada yang menarik dari reshuffle kabinet Prabowo Subianto awal September 2025. Bukan cuma soal siapa yang masuk, dan siapa keluar kabinet. Tapi ada satu kursi yang paling sering bikin deg-degan se Indonesia yakni posisi Menteri Keuangan. Sri Mulyani Indrawati, yang sudah malang melintang dari zaman SBY hingga dua periode Jokowi, akhirnya diganti. Penggantinya: Purbaya Yudhi Sadewa.
Publik langsung heboh, bukan hanya soal kebijakan fiskal ke depan, tetapi juga soal siapa yang lebih kaya. Maklum, dua ekonom ini sama-sama punya rekam jejak yang menarik soal transparansi kekayaan.
Sri Mulyani tercatat memiliki harta Rp92,85 miliar. Portofolionya rapi: tanah, bangunan, surat berharga, hingga kas belasan miliar. Bahkan ada motor gede Honda Rebel dan Toyota Innova Zenix. Kenaikan hartanya dari tahun ke tahun konsisten, menunjukkan seorang teknokrat kelas dunia yang mapan.
Sementara itu, Purbaya melaporkan harta Rp39,21 miliar. Jauh lebih ramping, tapi ada satu catatan yang bikin orang mengernyit kagum: ia tidak punya utang sama sekali. Portofolionya sederhana, terkonsentrasi di properti Jakarta Selatan, ditambah beberapa mobil mewah.
Nah, di sinilah cerita jadi menarik. Purbaya pernah bilang dalam sebuah podcast, kalau ingin punya barang ya menabung dulu. Paylater atau cicilan hanya pantas untuk kebutuhan mendesak. Pesan sederhana, tapi terasa kuat di tengah generasi yang makin akrab dengan utang konsumtif.
Masalahnya, negara yang kini ia urus justru punya cerita berbeda. Mengutip laporan Kontan, per April 2025, utang pemerintah Indonesia sudah menembus Rp9.105 triliun. Rasio utangnya terhadap PDB memang masih aman di angka 37,94%, jauh di bawah batas 60% yang ditetapkan undang-undang. Tapi “aman” bukan berarti tanpa masalah. Tren utangnya terus menanjak, dan itu mengkhawatirkan.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahkan menghitung, jika tren defisit dan pembiayaan berjalan seperti sekarang, akhir 2025 posisi utang bisa mencapai Rp9.429 triliun. Kalau dibagi rata ke seluruh rakyat Indonesia, tiap orang menanggung sekitar Rp32 juta. Tentu saja ini bukan utang pribadi, tapi tetap saja, rasanya berat mendengar angka segede itu.
Di titik ini, publik jadi punya harapan. Kalau seorang Menteri Keuangan bisa hidup tanpa utang, bisakah negara juga menempuh jalan yang sama? Mungkin terdengar utopis, karena mengelola negara jelas lebih rumit ketimbang mengatur rumah tangga. Tapi teladan pribadi seorang pejabat tetaplah penting. Ia bukan hanya mengurusi angka-angka di APBN, tetapi juga menghadirkan pesan moral: utang bukan pilihan hidup, kecuali sangat terpaksa.
Tulisan ini tidak untuk menghakimi, apalagi membandingkan siapa lebih kaya. Tetapi ada pesan kecil yang patut kita garis bawahi: Purbaya tak punya utang. Andai saja disiplin pribadi itu bisa menular ke dalam disiplin fiskal negara, mungkin suatu hari kita akan berani bermimpi— Indonesia tak lagi menanggung beban utang sebesar ini.***
Comments