MAKLUMAT — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah resmi membuka Sekolah Agraria: Bertindak Inklusif Liberatif (SABIL) di Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin), Jumat (26/9/2025). Kegiatan tersebut bakal berlangsung hingga 30 September 2025 nanti.
Para akademisi, aktivis lingkungan, tokoh adat, hingga para pemuka lintas agama, saling bersinergi dan berkolaborasi dalam forum tersebut, membahas isu-isu yang sebenarnya mendasar, namun kerap terabaikan, yakni soal hubungan manusia dengan tanah, hutan, dan sumber daya alam.
“Gerakan ini adalah perpaduan antara iman dan ilmu. Nafasnya produktif kenabian, tujuannya kesejahteraan umat manusia,” ujar Wakil Ketua PP Muhammadiyah, Dr Busyro Muqoddas SH MHum, dalam sambutannya saat pembukaan.
Dalam kesempatan itu, Busyro menyebut bahwa permasalahan agraria tak bisa dipersempit hanya soal pertanahan, melainkan bahkan meliputi hutan, laut, tambang, dan seluruh ekosistem yang menopang kehidupan manusia. Namun, ia menilai justru sektor tersebutlah yang paling rawan korupsi.
Ia menyoroti masalah aktivitas pertambangan, yang menurut sejumlah riset disebut menyebabkan berbagai permasalah, termasuk kerusakan alam, hingga perampasan ruang hidup masyarakat.
“Perkosaan hutan untuk tambang timah, batubara, emas, bahkan eksploitasi laut, semuanya sudah syarat masalah serius. Data riset membuktikan, praktik ini tidak hanya merusak alam, tapi juga menguntungkan segelintir tengkulak dan pejabat. Sementara rakyat hanya menerima kerusakan,” katanya.
Sebab itu, ia berharap supaya Sekolah Agraria mampu melahirkan kajian dan rekomendasi kebijakan, termasuk untuk penyusunan RTRW di Papua.
“Nanti hasilnya bukan hanya untuk rakyat, tetapi juga akan kita persembahkan kepada pemerintah daerah maupun pusat. Kalau perlu, sekolah ini menghasilkan desain kebijakan yang implementatif,” tandas Busyro.
Pria yang juga menjabat anggota Dewan Pers itu mengaku optimis bahwa Sekolah Agraria tersebut bakal berkembang menjadi pusat riset jangka panjang yang dapat menjadi rujukan pemerintah dalam mengambil keputusan terkait lahan, hutan, dan tambang.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas elemen dan lintas iman, dalam mengadvokasi berbagai hal tersebut. Busyro berharap, kolaborasi lintas iman tersebut dapat menjadi investasi sosial jangka panjang.
“Tujuannya bukan kepentingan komersial, tetapi kepentingan bersama: menyelamatkan bumi, menyelamatkan rakyat,” tandasnya.
Turut hadir dalam forum tersebut, antara lain Rektor Unamin Dr HMuhammad Ali, tokoh adat Papua, perwakilan gereja, aktivis Greenpeace, aktivis WALHI, hingga Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.
Forum tersebut juga diselenggarakan atas kerja sama dan komitmen bersama Lazismu PP Muhammadiyah.
