MAKLUMAT — Komite Disiplin FIFA hukum FAM dengan sanksi berat. Federasi sepak bola Malaysia itu wajib membayar denda Rp6,3 miliar setelah terbukti melanggar Pasal 22 Kode Disiplin FIFA (FDC) tentang pemalsuan kelayakan pemain.
Tidak hanya federasi, tujuh pemain naturalisasi Malaysia juga terkena getahnya. Mereka adalah Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui, dan Hector Alejandro Hevel Serrano.
FIFA menerima laporan terkait kelayakan lima di antaranya—Garcés, Holgado, Figueiredo, Irazábal, dan Hevel—yang tampil saat Malaysia melawan Vietnam pada babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, 10 Juni 2025.
Setelah penyelidikan, FIFA menyimpulkan adanya pelanggaran serius. Akibatnya, FAM dijatuhi denda Rp6,3 miliar, sedangkan tujuh pemain masing-masing wajib membayar denda CHF 2.000. Selain itu, 7 pemain Malaysia dilarang main selama 12 bulan di semua kompetisi. Skorsing FIFA 12 bulan ini langsung berlaku sejak putusan diumumkan.
Kasus naturalisasi Malaysia bermasalah ini tidak berhenti di situ. Komite Disiplin FIFA juga menyerahkan persoalan kelayakan pemain ke Pengadilan Sepak Bola FIFA untuk evaluasi lebih lanjut. FAM dan para pemain diberi waktu sepuluh hari untuk mengajukan permintaan keputusan tertulis. Jika diajukan, putusan akan dipublikasikan di situs resmi legal.fifa.com. Pihak yang keberatan masih bisa mengajukan banding ke Komite Banding FIFA.
Dalam rilis resmi Sabtu (27/9), FAM kena sanksi FIFA dan mengaku telah menerima keputusan tersebut. Namun, mereka menegaskan tidak melakukan kecurangan. “FAM sudah mengelola dokumen secara transparan sesuai pedoman FIFA. Bahkan sebelumnya FIFA sempat menyatakan para pemain sah membela Malaysia,” tulis FAM.
Meski begitu, FAM memastikan akan banding ke FIFA demi membela tim nasional Malaysia dan pemain. “Kami akan menggunakan semua jalur hukum yang tersedia,” tegas mereka.
FAM juga berkomitmen menjaga integritas sepak bola nasional. Federasi menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan proses berjalan transparan, adil, dan tetap menjunjung tinggi sportivitas.***
