MAKLUMAT — Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) yang muncul di sejumlah lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan jajaran kementerian memperkuat tata kelola program agar insiden serupa tidak terulang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi tingkat menteri dan pimpinan lembaga. Ia menegaskan keselamatan anak menjadi prioritas utama.
“Bapak Presiden sangat serius memperhatikan masalah ini. Atas petunjuk beliau, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah yang utama. Insiden ini menyangkut masa depan generasi bangsa,” tegas Zulhas seperti dilansir Kementerian Kesehatan, Ahad (28/9/2025).
Pemerintah langsung menetapkan enam langkah strategis. Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh. Kedua, mengevaluasi kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di semua SPPG, termasuk yang tidak terdampak.
Ketiga, memperbaiki sanitasi dengan mengawasi kualitas air dan pengelolaan limbah secara nasional. Keempat, menggerakkan semua kementerian, lembaga, pemda, dan pemangku kepentingan agar aktif terlibat dalam perbaikan program.
Kelima, mewajibkan setiap SPPG mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak. “SLHS tidak lagi hanya administratif. Kini wajib. Tanpa itu, risiko kejadian serupa tetap ada. Pemerintah tidak ingin itu terulang,” ujar Zulhas.
Langkah terakhir, pemerintah menugaskan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS untuk memantau pelaksanaan MBG secara rutin.
Zulhas menegaskan pemerintah menjalankan semua proses secara terbuka agar publik yakin makanan MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi. “Negara hadir. Pemerintah tidak main-main menjaga anak-anak Indonesia,” tandasnya.
Penerbitan SLHS
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan pemerintah mempercepat penerbitan SLHS untuk seluruh dapur MBG. Sertifikat itu memastikan standar kebersihan, kualitas SDM, serta proses pengolahan makanan yang layak konsumsi.
“Dalam sebulan, percepatan sertifikasi harus selesai. Pemerintah pusat bersama pemda dan Badan Gizi Nasional (BGN) mengontrol persiapan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian. Semua langkah ini sudah disepakati bersama,” kata Budi.
Rapat koordinasi lanjutan akan berlangsung Rabu mendatang untuk menilai progres perbaikan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyiapkan rapat teknis bersama kepala daerah, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan. Menkes, Menteri Dikdasmen, pimpinan BGN, serta jajaran pemerintah terkait juga dijadwalkan hadir.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) seperti dilansir Antara merilis data mencengangkan. Sepanjang Januari–September 2025, tercatat 70 insiden keamanan pangan dalam program MBG. Dari jumlah itu, 5.914 penerima manfaat terdampak, mulai dari keracunan ringan hingga serius.
Rinciannya: wilayah I (Sumatera) mencatat sembilan kasus dengan 1.307 korban, termasuk di Kabupaten Lebong, Bengkulu, dan Kota Bandar Lampung. Wilayah II (Pulau Jawa) paling parah, dengan 41 kasus dan 3.610 penerima MBG terdampak. Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara) menyumbang 20 kasus dengan 997 korban.
BGN memastikan bakteri menjadi penyebab utama. E-coli ditemukan pada air, nasi, tahu, dan ayam. Staphylococcus aureus menyerang tempe dan bakso. Salmonella terdeteksi pada ayam, telur, dan sayur. Bacillus cereus terdapat pada menu mie. Sementara itu coliform, klebsiella, proteus, dan PB muncul dari air terkontaminasi.***
Comments