MAKLUMAT — Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto menghadapi ujian perdana dalam kasus besar dugaan keterlibatan mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi, di pusaran judi online. Pengamat hukum dan aktivis menilai sikap Polri dalam menangani perkara ini, akan menentukan kredibilitas agenda reformasi.
Pengamat hukum Universitas Sahid Jakarta Saiful Anam menegaskan kasus Budi Arie akan menjadi tolok ukur keseriusan reformasi Polri.
“Kalau Polri berani menetapkan tersangka, itu bukti nyata reformasi berjalan. Kalau tidak, publik akan melihat reformasi hanya jargon politik,” kata Saiful, Minggu (28/9).
Saiful menekankan penegakan hukum tidak boleh ditunda apalagi tebang pilih. “Publik menunggu bukti, bukan janji. Jangan sampai Komite Reformasi Polri hanya jadi kosmetik,” tambahnya.
Hal senada diungkapkan aktivis Siaga 98 Hasanuddin. Menurutnya, Polri wajib memberi kepastian hukum, bukan membiarkan isu bergulir liar di masyarakat.
“Jika bukti cukup, tetapkan Budi Arie tersangka. Jika tidak, sampaikan secara terbuka. Jangan biarkan publik menduga-duga,” tegas Hasanuddin.
Hasanuddin juga mengingatkan Komite Reformasi Polri dibentuk justru untuk menghapus stigma buruk dan praktik tebang pilih. “Kasus ini menjadi ujian transparansi dan profesionalisme Polri. Masyarakat menunggu hasil nyata,” katanya.
Kini sorotan publik mengarah ke Polri. Apakah keberadaan Komite Reformasi benar-benar mempercepat penegakan hukum, atau justru memperlihatkan kompromi kekuasaan? Jawabannya akan sangat ditentukan dari sikap Polri dalam kasus judi online yang menyeret nama Budi Arie Setiadi.
