MAKLUMAT – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan untuk mendukung pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), koordinasi harus dilakukan 1 pintu.
Hal ini disampaikan Emil saat menjawab pertanyaan terkait peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengawal program strategis tersebut.
Emil menerangkan, hingga saat ini sudah terdapat 920 dapur MBG yang beroperasi. Sementara 2.100 dapur lainnya masih dalam tahap pemantauan progres.
Emil menekankan, jika terdapat dapur yang progresnya lambat, maka pemerintah pusat tidak segan-segan melakukan rollback.
“Program MBG ini program strategis yang sangat besar. Kami semua bekerja keras, dan memang perlu komunikasi satu pintu agar tidak simpang siur. Jadi bukan berarti yang bekerja hanya satu orang, tapi agar koordinasi lebih terarah,” jelas Emil usai rapat paripurna di DPRD Jatim, Senin (29/9/2025).
Emil menyebutkan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Jatim juga telah mengikuti rapat virtual bersama Kemendagri dan seluruh kepala dinas kesehatan se-Indonesia untuk membahas posisi pemerintah daerah dalam program MBG.
Ia menambahkan bahwa komunikasi intensif juga dilakukan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami rutin berkoordinasi, bahkan lewat WhatsApp, dengan BGN. Jadi mohon dimaklumi, memang komunikasi kita lakukan satu pintu,” katanya.
Emil menekankan bahwa MBG tidak hanya tentang penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memberi dampak luas pada masyarakat. Mulai dari peningkatan gizi anak, penguatan sektor pertanian dan peternakan, hingga menggerakkan UMKM dan BUMDes di desa desa.
“Program ini bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan sosial. Karena itu, peran Pemprov Jatim tetap penting untuk memastikan ekosistem pendukung MBG berjalan baik,” tutur Emil.
Dengan pendekatan satu pintu, Emil optimistis Jawa Timur bisa menjadi salah satu provinsi yang sukses menjalankan program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni bahwa sejumlah kejadian terkait MBG sudah dalam evaluasi. Sri Wahyuni menegaskan di beberapa kabupaten dikumpulkan untuk dievaluasi.
“Beberapa yang belum memenuhi standar ada catatan-catatan. Peringatannya harus sesuai standar dari pusat,” sebut politisi Demokrat ini.
Ia mencontohkan terkait sterilisasi alat makan, makanan kemasan tidak boleh bercampur.
“Itu kemarin yang dievaluasi,” tutup Sri Wahyuni.
