MAKLUMAT — Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi di tengah banyaknya persoalan yang mencuat ke publik.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran direksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Vale Indonesia Tbk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Dalam kesempatan itu, ia menyoroti sejumlah persoalan serius yang melibatkan perusahaan tambang milik negara. Ia menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi.
Kawendra menyinggung kasus kebocoran pipa distribusi air bekas operasional PT Vale Indonesia di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang sempat meresahkan masyarakat. “Ini jangan sekadar berlindung di balik narasi mitigasi. Perbaikan harus menyeluruh, terbuka, dan bila ada kesalahan harus ada punishment. Sebaliknya, kalau ada kebaikan juga perlu apresiasi,” bukanya.
Ia mengusulkan penerapan mekanisme reward and punishment di tingkat operasional agar kinerja perusahaan lebih fokus. Bahkan, ia mendorong adanya “program pipa transparan” berupa dashboard digital real-time yang dapat diakses publik untuk memantau kondisi pipa, status inspeksi, hingga penggunaan anggaran dan kompensasi.
Sorotan lain diarahkan pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian PT Inalum sebesar Rp146,11 miliar dalam transaksi proyek aluminium alloy dengan PT PASU. Kawendra meminta kejelasan tindak lanjut dari pihak perusahaan.
Ia juga menyoroti lambannya pembangunan smelter grade alumina refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, yang dinilai krusial bagi hilirisasi bauksit. “Kalau listriknya murah, harusnya produksi dan keuntungan bisa lebih optimal. Tapi faktanya capaian produksi belum maksimal,” katanya, merujuk pada keunggulan biaya listrik Inalum yang memiliki PLTA sendiri di Danau Toba.
Kritik tajam juga ia arahkan kepada PT Antam. Menurutnya, stok emas batangan di masyarakat sangat terbatas, hanya sekitar 20 persen dari kebutuhan pasar. “Ini jangan sampai ada permainan. Stok ditahan, menunggu harga naik. Kalau begini, bisa menyumbang inflasi besar-besaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menilai lemahnya kontrol Antam terhadap rantai distribusi emas. Dari produksi sekitar 43 ton, hanya 30 persen yang dikuasai langsung Antam melalui butik resmi, sedangkan 70 persen dikuasai wholesaler mitra. Kondisi ini dinilainya membuat publik kesulitan mengakses emas dengan harga dan ketersediaan yang wajar.
Ia pun mengingatkan pentingnya komunikasi publik oleh BUMN tambang. “Komunikasi itu penting. Jangan hanya dengan pimpinan, tapi juga dengan kami yang mewakili rakyat. Jangan sampai BUMN selalu terbebani dosa masa lalu. Kita perbaiki bersama dengan keterbukaan,” tegasnya.
“Kita tidak mau perusahaan negara terus terjebak dalam stigma buruk. Buka komunikasi, buka data, dan pastikan publik percaya bahwa BUMN ini bekerja untuk kepentingan rakyat,” imbuh Kawendra.
