MAKLUMAT – Pemerintah menegaskan tak akan menjadi penengah dalam konflik internal PPP yang kini terbelah dua kubu. Pemerintah juga tak mau dilibatkan sebagai penengah atau fasilitator, karena hal itu bisa dianggap intervensi, meski saat ini sudah ada salah satu kubu PPP yang sudah mendaftar ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.
“Pemerintah tidak boleh memihak. Jangan libatkan kami sebagai penengah atau fasilitator. Itu bisa dianggap intervensi,” tegas Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Rabu (1/10).
Yusril mengungkapkan pemerintah hanya akan mengesahkan kepengurusan yang sah sesuai aturan hukum. “Pemerintah akan sangat hati-hati dalam mengesahkan pengurus baru parpol. Legalitas tetap acuan utama,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan salah satu kubu hasil Muktamar X sudah mendaftarkan kepengurusannya ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.
“Laporan dari Dirjen AHU, mungkin sudah ada ya. Tapi saya tidak tahu (kubu) yang mana,” kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan.
Supratman menegaskan pemerintah hanya akan mengesahkan kepengurusan yang sesuai aturan. “Patokannya ada di AD/ART. Nanti akan kita lihat siapa yang memenuhi,” jelas Supratman.
Seperti diketahui, Muktamar X PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9), melahirkan dua ketua umum, yakni Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. Keduanya sama-sama mengklaim terpilih secara aklamasi.
Dualisme kepemimpinan PPP bukan hal baru. Sejak 2014, partai berlambang Ka’bah itu berkali-kali terpecah, dari konflik Surya Dharma Ali vs Romahurmuziy hingga Djan Faridz vs Romy. Kini, setelah gagal lolos ambang parlemen 2024, PPP kembali terseret krisis legitimasi.
