MAKLUMAT – Calon Ketua PPP Husnan Bey Fananie menolak mengakui hasil Muktamar X PPP yang digelar di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara pada 27–29 September 2025. Husnan juga membongkar beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan Muktamar tersebut, hingga melahirkan dualisme kepemimpinan, yakni Mardiono dan Agus Supratmanto.
Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto memberi saran demi menyudahi konflik internal partai berlambang Ka’bah.
“Kami bersama fusi di PPP menolak muktamar yang tidak benar. Semua harus menggelar muktamar ulang sebelum akhir 2025,” tegas Husnan saat konferensi pers di Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (30/9).
Ia mengatakan klaim Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto sebagai ketua umum terpilih aklamasi tidak sah, karena muktamar berlangsung penuh kejanggalan dan tidak sesuai AD/ART partai.
Husnan mengungkapkan dirinya merupakan calon pertama yang mendeklarasikan maju sebagai ketua umum di Kantor DPP PPP pada 18 Agustus 2025. Namun, sejak awal pendaftaran calon ketum tidak pernah diumumkan terbuka.
Menurutnya, kepanitiaan dan jadwal muktamar juga terkesan disembunyikan. Bahkan ketika ia dan tim berulang kali mendatangi DPP PPP untuk mendaftar, selalu ditolak. “Sampai sehari sebelum muktamar, kami datangi. Katanya bisa daftar on the spot jam 12 siang. Nyatanya, saat muktamar dibuka, tidak ada informasi jelas soal pendaftaran,” kata Husnan.
Meski tidak mendaftar resmi, Husnan yakin memenuhi syarat karena pernah dua periode menjabat Wakil Sekjen DPP PPP. Namun, ia terkejut ketika tiba-tiba muncul klaim ketua umum terpilih secara aklamasi.
“Kami heran, pengumuman muktamar seakan disembunyikan. Prosesnya penuh kejanggalan. PPP harus kembali ke kepemimpinan kolektif, inklusif, dan musyawarah. Jika tidak, partai ini hanya akan jadi rebutan kelompok tertentu. Kami minta Presiden Prabowo memberi saran demi menyudahi konflik internal PPP,’’ harap Husnan.
