MAKLUMAT – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan biang kerok kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), berasal dari pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tak hanya itu, durasi memasak hingga pengiriman makanan juga kerap molor.
“Rata-rata kejadian keracunan terjadi karena SOP yang kami tetapkan tidak dipatuhi,” kata Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Rabu (1/10).
BGN langsung menutup sementara sejumlah SPPG nakal yang terbukti melanggar aturan. Salah satu pelanggaran mencolok adalah pembelian bahan baku yang dilakukan jauh lebih awal dari batas waktu yang ditetapkan. Sesuai SOP, pembelian harus H-2, namun masih ada SPPG yang belanja di H-4.
Selain itu, durasi memasak hingga pengiriman makanan juga kerap molor. SOP menetapkan maksimal 6 jam, idealnya 4 jam. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ada dapur yang baru mengirim setelah 12 jam. “Kalau begini jelas berbahaya bagi penerima manfaat,” tegas Dadan.
Per 30 September 2025, tercatat 6.456 siswa menjadi korban keracunan. Pemerintah kini menyiapkan langkah mitigasi. Setiap SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) serta menyediakan alat sterilisasi untuk memastikan peralatan makan benar-benar steril.
BGN juga mencatat jumlah SPPG terus bertambah, kini mencapai 10.012 unit, melebihi target awal 10 ribu. Penambahan ini otomatis menaikkan serapan anggaran hingga Rp 5 triliun. “Satu SPPG berdiri, penyerapan anggaran bisa naik Rp 900 juta sampai Rp 1 miliar,” ungkap Dadan.
Kasus keracunan massal ini memicu desakan DPR agar pemerintah mengevaluasi total tata kelola program MBG. Publik menuntut program yang seharusnya menyehatkan anak bangsa, jangan justru mencelakakan.
“Saya mendesak Pemerintah segera mengambil langkah konkret menghentikan sementara penambahan dapur baru, sampai evaluasi menyeluruh dapur yang sudah ada benar-benar dilakukan. Kemudian melakukan audit ketat dan independen seluruh mata rantai penyediaan makanan. Mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi ,” tandas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris
Charles juga menyoroti pentingnya alternatif yang lebih efektif dan transparan dalam pelaksanaan MBG. Ia mendorong BGN untuk mempertimbangkan dapur sekolah sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang lebih dekat dengan siswa untuk menghindari kontaminasi selama di jalan.
