MAKLUMAT – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mendesak pemerintah memperbaiki secara serius Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, program ini menyimpan banyak masalah mendasar mulai dari regulasi, keamanan pangan, hingga kesejahteraan petugas lapangan.
Netty mengingatkan sebuah program besar hanya bisa berjalan efektif bila memiliki kerangka hukum yang kuat. Namun hingga kini, regulasi MBG belum kunjung rampung, padahal hal ini sudah menjadi kesimpulan rapat Komisi IX sejak Mei 2025.
“Kekisruhan yang terjadi dalam program MBG saat ini sangat dipengaruhi oleh ketiadaan regulasi yang jelas. Tanpa payung hukum, pelaksanaan program rawan salah arah,” tegas Netty.
Ia juga menyoroti darurat keamanan pangan. Berdasarkan laporan BPOM, terdapat 103 kasus keracunan pangan sepanjang 2025 dengan korban mencapai 9.089 orang. Angka tersebut merupakan alarm serius bahwa aspek keamanan pangan belum dijaga ketat.
“Keamanan pangan harus dipastikan sejak hulu hingga hilir, mulai dari dapur, sarana prasarana, sampai distribusi. Tidak boleh ada praktik curang yang mengorbankan keselamatan anak-anak penerima manfaat,” ujarnya.
Selain itu, Netty meminta aspek halal diintegrasikan dalam seluruh tahapan program sesuai UU Jaminan Produk Halal, mengingat mayoritas penerima manfaat adalah siswa muslim. Kritik tajam juga diarahkan pada pemerintah terkait honorarium Satuan Petugas Penyelenggara Program Gizi (SPPI) Angkatan 3 yang belum dibayarkan sejak Juli 2025.
“Pengabaian hak petugas lapangan adalah kesalahan fatal. Mereka adalah ujung tombak program, pemerintah tidak boleh menelantarkan,” tegas Netty.
Ia meminta Kementerian Kesehatan segera menuntaskan penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur program MBG. Ia menolak keras praktik “jual beli SLHS” yang hanya mengejar formalitas tanpa menjamin keamanan pangan.
“MBG harus fokus pada makanan utuh, bukan makanan ultra-olahan, serta melibatkan partisipasi aktif sekolah, keluarga, dan komunitas. Jika tidak, program hanya akan jadi proyek distribusi pangan massal tanpa dampak nyata,” pungkasnya.
