MAKLUMAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menelusuri laporan harta kekayaan 200 calon pejabat, yang diusulkan untuk mengisi struktur Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Langkah ini dilakukan setelah Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan meminta KPK melakukan verifikasi sebagai bentuk transparansi dan pencegahan korupsi sejak dini.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi bagian dari evaluasi integritas calon pejabat.
“Kami memeriksa kepatuhan pelaporan LHKPN bagi mereka yang sebelumnya sudah wajib lapor. Ini menjadi indikator komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Senin (6/10).
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan menyampaikan 200 nama calon pejabat telah diserahkan ke KPK untuk ditelusuri rekam jejak dan kekayaannya. Ia menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun kementerian yang bersih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ingin semua proses berjalan transparan. Nama-nama itu kami serahkan agar bisa di-tracking oleh KPK, supaya tidak ada persoalan di kemudian hari,” kata Gus Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/10).
Menurutnya, nama-nama tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama serta sejumlah lembaga lain. Mereka akan mengisi jabatan penting di Kemenhaj, meski bukan pada level direktur jenderal.
“Posisi dirjen tidak kami ambil dari luar, tapi dari internal Badan Penyelenggara Haji. Ada juga satu calon dari perguruan tinggi,” jelasnya.
Gus Irfan menegaskan verifikasi oleh KPK merupakan bagian dari proses seleksi berbasis integritas. Ia memastikan yang bergabung di Kemenhaj adalah orang-orang yang bersih dan layak dipercaya menjalankan amanat besar ini.
