MAKLUMAT — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mencatat masih ada sekitar seribu warga yang telah meninggal dunia, namun belum dilaporkan akta kematiannya. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu akurasi data kependudukan dan berdampak pada penyaluran bantuan sosial (bansos).
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menyebut sebagian besar warga enggan melapor karena alasan sosial dan kekhawatiran kehilangan bansos. “Kita masih menyisakan sekitar seribu orang yang datanya itu meninggal, tapi belum dilaporkan akta kematiannya. Nah, ini rata-rata motivasinya itu adalah karena sosial,” ujarnya dikutip dari laman resmi Pemkot Surabaya, Senin (6/10/2025).
Eddy menjelaskan, banyak masyarakat beranggapan bahwa pelaporan kematian akan membuat keluarga kehilangan akses terhadap bantuan sosial. Padahal, menurutnya, hak atas bantuan tersebut tetap bisa diteruskan kepada ahli waris yang sah.
“Nanti kalau dilaporkan, (mereka) takut bansos hilang. Ini padahal sebenarnya dari Kementerian Sosial (Kemensos) termasuk dari Dinas Sosial sendiri ketika orang itu meninggal, bisa diturunkan kepada istri atau ahli warisnya,” jelasnya.
Ia menilai kekhawatiran itu muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pendataan bansos. Eddy menegaskan bahwa pelaporan kematian justru membantu pemerintah memastikan penerima bantuan tepat sasaran. “Jadi ini ketakutannya adalah ketika ini mereka laporkan, data keluarga akan hilang dari data kemiskinan, sehingga tidak menerima bansos, padahal tidak seperti itu,” kata Eddy.
Selain faktor sosial, ada pula warga yang enggan mengurus administrasi kependudukan (adminduk) karena alasan malas. Eddy menilai alasan tersebut tidak lagi relevan karena seluruh layanan kini sudah tersedia secara daring.
“Yang malas mengurus (adminduk) juga ada. Makanya kita buat pelayanan online, jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk malas. Di rumah pun bisa, melakukan pengurusan dengan android KNG Mobile, semua pelayanan kependudukan ada di situ,” ujarnya.
Menurut Eddy, layanan administrasi seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK) kini bisa dilakukan melalui ponsel tanpa harus datang ke kantor kelurahan atau Mal Pelayanan Publik Siola. “Bisa dan lebih mudah. Jadi tidak perlu datang ke kantor kelurahan, tidak perlu ke Mal Pelayanan Publik Siola, cukup dari rumah,” kata Eddy.
Ia menegaskan, ketertiban administrasi kependudukan penting agar Pemkot Surabaya dapat memberikan pelayanan dan intervensi yang tepat. Data yang akurat, menurutnya, menjadi dasar bagi perencanaan kebijakan dan penyaluran bantuan.
“Jadi ini juga diperlukan ketika mengalami permasalahan, baik musibah dan lain sebagainya, pemerintah bisa melakukan intervensi, tepat sasaran sesuai dengan alamat. Tapi kalau alamatnya tidak sesuai, ini kita akan kesulitan,” paparnya.
Eddy juga mengajak warga untuk rutin memperbarui data kependudukan, termasuk informasi pendidikan, perkawinan, kelahiran, kematian, dan golongan darah.
“Warga Surabaya kami mohon untuk tertib adminduk dengan melakukan update data kependudukan. Kita sudah memfasilitasi dengan semua pelayanan online. Kalau android bisa di KNG Mobile, IOS bisa di website Dispendukcapil Kota Surabaya,” tuturnya.
Ia menutup dengan imbauan agar warga yang berpindah tempat tinggal segera melapor agar data tetap akurat. “Sehingga data njenengan (anda) itu bisa betul-betul update dan bicara ketika itu dipakai pemerintah kota di dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran,” pungkas Eddy.
