MAKLUMAT — Ketua Umum PC IMM Kota Surabaya, Erfanda Andi Mada Arectya menyoroti langkah Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji yang mendampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat berkunjung ke Yai Mim dan Nurul Sahara di Kota Malang. Menurut Erfanda, Armuji hadir di situ, tetapi tidak menyinggahi masyarakat yang selama ini sedang getol menolak Surabaya Waterfront Land (SWL).
“Kehadiran pejabat publik seharusnya memprioritaskan warganya sendiri yang sedang berjuang. Bukan malah mencari validasi dengan mengunjungi sosok-sosok yang konfliknya sedang jadi trending,” ujarnya kepada Maklumat.id pada Kamis (9/10/2025).
Sebagaimana diketahui, IMM sejak awal telah bergabung dalam barisan Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3) yang menolak proyek reklamasi SWL. FM3 sendiri telah getol menyuarakan penolakan terhadap proyek SWL selama hampir 1,5 tahun terakhir.
Erfanda mengatakan pihaknya menyesalkan sikap Armuji yang tidak menaruh perhatian pada masyarakat pesisir, yang sejatinya adalah warganya sendiri. Padahal, para masyarakat yang tergabung dalam FM3, selama ini telah bolak-balik ke berbagai pihak untuk memperjuangkan hak mereka dari ancaman proyek reklamasi.
Mereka telah menemui berbagai pihak, mulai dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, DPRD Kota Surabaya, DPRD Jawa Timur, DPR RI, DPD RI, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk menyampaikan aspirasi warga terdampak.
“Para warga yang setiap hari menghadapi kecemasan justru tidak mendapatkan perhatian dari pejabatnya. Mereka tidak tenang saat melaut maupun bertani. Hampir setahun setengah kami berjuang melawan dan tidak ada ketegasan dari pemerintah kota untuk membersamai kami. Ini jelas menunjukkan ketimpangan perhatian terhadap warga,” imbuh Erfanda.
Erfanda menekankan bahwa kehadiran pejabat publik harus lebih berpihak pada masyarakat terdampak. Ia menilai langkah-langkah yang hanya fokus pada tokoh tertentu, apalagi yang sedang trending, bisa menimbulkan kesan pilih kasih dan mengabaikan prinsip pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas pejabat daerah.
Sebelumnya, Armuji melalui unggahannya di Instagram @cakj1 pada Senin (6/10/2025) menulis, “Silaturahmi ke rumah Kyai Mim bareng Kang @dedimulyadi71 di Malang. Dalam rangka untuk saling mengunjungi rumah masing-masing. Karena sebelumnya, Yai Mim sowan ke Kang Dedi dan ke rumah Saya, maka hari ini Kami yang datang berkunjung ke rumah beliau. Semoga semuanya aman dan damai selalu ya Rek!”
Sementara itu, Ketua Umum PK IMM Leviathan UIN Sunan Ampel Surabaya, Dian Prahara Batubara, juga mempertanyakan langkah Armuji ke Malang yang menimbulkan kerancuan. Menurutnya, hal itu tidak menunjukkan kejelasan alasan maupun tujuan dari pejabat publik tersebut.
“Kedatangan KDM yang kemudian didampingi oleh Armuji ke Malang itu menurut saya menimbulkan sebuah kerancuan terkait apa alasan dan apa tujuan mereka ke sana,” katanya.
Dian menjelaskan bahwa Armuji bukan sekadar warga negara biasa, melainkan pejabat publik yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan di daerahnya. Karena itu, ia mempertanyakan urgensi kehadirannya di Malang sementara banyak persoalan di wilayahnya sendiri belum terselesaikan.
“Nah, terkait mereka datang ke sana dan lain sebagainya, itu menimbulkan sebuah kerancuan karena untuk apa gitu? Pertanyaan pertama itu, untuk apa gitu? Padahal pemerintah di Malang yang seharusnya menjadi penengah atau menjadi mediator dalam kasus itu, mereka yang berhak,” ujarnya.
Ia menilai, berbagai permasalahan di Surabaya masih cukup kompleks. Hingga kini, mahasiswa bersama elemen masyarakat pesisir masih memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan keadilan di tengah berjalannya proyek SWL.
“Menurut kami (SWL) itu telah secara langsung melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 28A, yang mana seharusnya warga negara diberikan hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Sementara kemudian laut tempat para nelayan mencari makan dan lain sebagainya itu ingin direklamasi,” katanya.
Dian juga mempertanyakan sikap Armuji yang dinilai lebih aktif di media sosial ketimbang turun langsung melihat kondisi masyarakat pesisir. Ia menyebut, di sana ada para nelayan yang setiap malam berangkat ke laut untuk menafkahi keluarga, dan anak-anak kecil yang tumbuh di pinggiran pantai, bergantung pada laut yang kini terancam oleh reklamasi.
Ia menyayangkan sikap Armuji yang justru memilih pergi ke Malang dan mengurusi persoalan Yai Mim dan Sahara. Menurutnya, langkah itu memunculkan dugaan bahwa kehadiran Armuji lebih demi citra diri ketimbang tanggung jawab terhadap warganya sendiri.
“Sementara kasus-kasus yang seharusnya dapat dia tangani atau dia upayakan keadilan bagi masyarakat di sana, apalagi itu warga daerahnya, teritorialnya, itu dia tidak pernah ke sana. Jadi agak menjengkelkan sebenarnya,” pungkasnya.
