MAKLUMAT — Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Suli Daim, menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
Hal itu ia tegaskan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi E DPRD Jatim bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung pada 10–11 Oktober 2025 di UPT Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
Hadir dalam Raker tersebut antara lain perwakilan dari Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, KONI Jatim, Kwarda Pramuka, BPBD, TP PKK, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, hingga UPT Cabang Dinas Pendidikan dari berbagai wilayah di Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Suli menyoroti masih banyaknya alokasi anggaran untuk kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial. Padahal, kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya terpenuhi.
Ia mencontohkan adanya usulan anggaran untuk sewa mesin fotocopy hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang nominalnya mencapai ratusan juta. Padahal segala proses administrasi nyaris sudah digital semua.
“Kami meminta seluruh OPD melakukan efisiensi anggaran yang nyata. Apalagi sampai ada usulan sewa mesin fotocopy dan pengadaan ATK hingga ratusan juta. Sekarang hampir semua proses administrasi sudah digital, jadi kebutuhan alat tulis kantor seharusnya bisa ditekan,” sorotnya.
Menurut Suli, anggaran sebaiknya perlu difokuskan pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ia mencontohkan seperti perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan layanan kesehatan, serta kesejahteraan guru dan tenaga medis.
Suli menambahkan, efisiensi bukan berarti pemotongan kegiatan tanpa arah, melainkan penataan ulang prioritas anggaran agar APBD benar-benar pro rakyat dan berorientasi hasil. Ia juga menilai masih ada kecenderungan belanja birokrasi yang tinggi dibandingkan dengan belanja publik yang berdampak langsung.
“Kita ingin setiap rupiah dari APBD memberi manfaat yang jelas bagi masyarakat. Kalau masih banyak kegiatan simbolik dan administratif, maka semangat efisiensi tidak akan tercapai,” tandasnya.
Komisi E DPRD Jatim dalam rapat tersebut juga menekankan perlunya sinkronisasi data dan program antar OPD, terutama antara Bappeda, Dinas Pendidikan, dan Dispora, agar perencanaan anggaran tahun 2026 lebih terukur dan tidak tumpang tindih.
Selain efisiensi, Komisi E juga meminta agar OPD memperhatikan pemerataan pembangunan di wilayah pinggiran dan kepulauan. Suli Daim menilai banyak daerah di luar kota besar masih tertinggal dalam layanan dasar seperti akses pendidikan menengah, fasilitas kesehatan, kegiatan kepemudaan, serta pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah.
Rapat kerja di Pandaan ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan awal RAPBD 2026 sebelum masuk ke tahap pembahasan Badan Anggaran DPRD Jatim. Komisi E berkomitmen untuk terus mengawal arah kebijakan agar anggaran publik digunakan secara efisien, transparan, dan berpihak pada kebutuhan rakyat Jawa Timur.
Suli Daim benar-benar pinter! Sewa fotocopy ratusan juta di era digital? Wkwk. Fokus efisiensi itu wajib, jangan sampai duitnya cuma berkilau di antar OPD atau untuk acara yang nggak ada dampak langsung ke masyarakat. Lebih baik sebagian duitnya aja di perbaikan aspal jalan pinggiran atau truk pindah makanan di kepulauan ya. Semangat Suli! random