MAKLUMAT — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan nasional dari wilayah perdesaan. Hal itu diungkap dalam laporan riset IndoStrategi bertajuk “Laporan Riset Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” yang dirilis pada Jumat (17/10/2025).
Hasil riset menunjukkan bahwa Kemendes-PDT mendapatkan skor 2,96 dan masuk dalam kategori sedang. Berbagai langkah seperti digitalisasi desa, penguatan data, dan sinergi lintas lembaga dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas program ke depan.
Hasil riset menunjukkan bahwa dana desa dan koperasi desa memberi dukungan ekonomi lokal, terutama untuk kegiatan produktif kecil di beberapa daerah. Sementara itu, digitalisasi desa dan program desa wisata mulai membuka peluang ekonomi baru di wilayah perdesaan.
“Kerja sama Kemendes dengan BPS untuk membangun ekosistem data desa terintegrasi merupakan langkah strategis untuk perencanaan berbasis bukti (evidence-based policy). Program pemberdayaan pemuda desa dan pengembangan SDM dianggap penting untuk jangka panjang,” demikian bunyi laporan riset IndoStrategi.
Selain itu, program-program Kemendes PDT di bawah kepemimpinan Yandri Susanto dinilai bersinergi dengan Asta Cita Presiden Prabowo, terutama dalam agenda “membangun dari desa”. Peran ini memperlihatkan bagaimana desa dipandang sebagai titik awal pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski demikian, Kemendes-PDT masih memiliki beragam pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar. Laporan riset ini merekomendasikan agar kementerian dapat membangun sistem transparansi dana desa berbasis digital dan terbuka (dasbor publik) agar masyarakat dapat memantau langsung penggunaan anggaran.
Selain itu, harus ada reformasi sistem pendamping desa dengan rekrutmen berbasis kompetensi dan hasil kinerja, bukan sekadar administratif. Di sisi lain, juga ada dorongan agar memperkuat sinergi antara Kementerian Desa, BPS, dan Bappenas untuk memastikan pembangunan desa berbasis data akurat dan terukur.
“Fokuskan program pada peningkatan produktivitas ekonomi lokal, bukan hanya proyek infrastruktur fisik. Kembangkan BUMDes dan koperasi desa berbasis rantai nilai unggulan daerah (pertanian, wisata, perikanan, energi terbarukan),” tulis peneliti di dalam riset tersebut.
Kemendes-PDT juga diharapkan agar dapat menegakkan pengawasan dan sanksi terhadap penyalahgunaan dana desa melalui kerja sama dengan KPK dan BPKP. Selain itu, Kemendes-PDT diminta untuk menghentikan pendekatan seremonial dan politis dan beralih ke kebijakan yang berbasis pemberdayaan dan partisipasi warga.
Direktur Riset, Ali Noer Zaman menjelaskan bahwa penyusunan laporan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan melibatkan 424 narasumber dari 34 provinsi di Indonesia. Data diperoleh dari para ahli dari berbagai bidang, serta data sekunder dari berbagai media terpercaya. Riset berlangsung pada bulan September hingga Oktober 2025.
“Riset ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan masukan konstruktif demi perbaikan kinerja pemerintah dan kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, riset ini juga mengukur respons publik terhadap kebijakan pemerintah,” tulis Ali.
Secara umum, hasil riset menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran berada pada kategori “sedang” dengan skor rata-rata 3,07 (dari skala 0–5). Dari berbagai aspek yang dinilai, pemberantasan korupsi memperoleh skor relatif tertinggi (3,50), sedangkan penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu aspek terendah (2,65).
“Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan rujukan objektif bagi pemerintah, pembuat kebijakan, peneliti, akademisi, maupun masyarakat luas dalam memahami capaian serta tantangan yang dihadapi pemerintahan dalam satu tahun pertama masa kepemimpinannya,” kata Ali.
