MAKLUMAT — Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (FR-PTMA) menandaskan komitmen sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis bagi pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua FR-PTMA, Prof Dr Ma’mun Murod MSi, melalui pernyataan sikap FR-PTMA yang dibacakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (18/10/2025).
Dalam pernyataannya, FR-PTMA menegaskan kesiapan untuk menjalin kerja sama dan memberi masukan konstruktif kepada pemerintah, terutama dalam isu-isu terkait mutu, pemerataan, dan keadilan akses pendidikan tinggi di Indonesia.
“FR-PTMA bukan hanya mitra pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mitra kritis yang berani memberi masukan demi kemajuan pendidikan nasional,” ujarnya.
FR-PTMA juga menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan secara transformatif. Para pimpinan kampus Muhammadiyah itu meminta agar amanat konstitusi tentang alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD dijalankan secara efektif, transparan, dan berpihak pada peningkatan mutu serta pemerataan akses pendidikan tinggi di seluruh Indonesia.
Selain itu, FR-PTMA menyoroti pentingnya kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang berkeadilan dan inklusif. Forum mendesak agar pemerintah menghindari kebijakan yang menimbulkan kesenjangan antara PTN, PTN-BH, dan PTS.
“Pemerintah harus menjamin keberlanjutan ekosistem pendidikan tinggi yang sehat dan kompetitif, bukan justru menimbulkan disparitas antar lembaga,” tandas Ma’mun.
Dalam bidang keilmuan, FR-PTMA menekankan perlunya memperkuat kolaborasi riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah. Forum menilai, kolaborasi tersebut mampu menjadi jawaban atas persoalan bangsa, mulai dari kemiskinan, ketimpangan sosial, degradasi moral, hingga tantangan globalisasi.
Pernyataan sikap FR-PTMA juga menyinggung isu fundamental kebangsaan. Forum mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk melakukan kajian ulang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara komprehensif agar lebih sejalan dengan semangat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Proses tersebut diharapkan melibatkan berbagai kalangan, termasuk perguruan tinggi, guna membentuk arah ketatanegaraan yang sesuai dengan cita-cita bangsa.
Pada bagian akhir, FR-PTMA menyoroti masalah politik nasional yang dinilai sebagai akar dari banyak persoalan bangsa. Forum menilai politik berbiaya mahal menjadi sumber praktik korupsi, rendahnya integritas, dan lemahnya representasi rakyat.
Karena itu, FR-PTMA mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk menyusun “Paket Undang-Undang Politik” yang meliputi UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Pilpres, dan UU Pilkada dengan semangat anti politik berbiaya mahal.
Pernyataan sikap ini menjadi bentuk kontribusi moral dan intelektual FR-PTMA untuk memastikan arah pembangunan nasional tetap berpijak pada nilai keadilan sosial, transparansi, dan kemajuan bangsa.
