MAKLUMAT — Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Muhammad Mirdasy, mengapresiasi setahun kinerja dan program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, ia juga menyampaikan sejumlah catatan kritis dan harapan agar lebih baik ke depan.
Menurut Mirdasy, selama setahun pertama pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran cukup mampu menjalankan kinerja dengan baik, melalui sejumlah kebijakan dan program prioritas yang dinilainya mulai dapat dirasakan masyarakat.
Kendati demikian, sejumlah permasalahan menurutnya masih menjadi tantangan besar, seperti masalah konsesi tambang dan kerusakan bentang alam akibat aktivitas industri ekstraktif tersebut, masalah energi, ekonomi yang dirasa masih cukup berat bagi masyarakat, masalah Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai daerah yang juga kerap mengakibatkan konflik sosial-ekologis, soal kerentanan keamanan data digital, hingga masalah penegakan hukum, termasuk bagaimana langkah konkret tim Reformasi Kepolisian.
Pendidikan, Pangan, hingga Politik Luar Negeri
Mirdasy menyebut sektor pendidikan sebagai salah satu contoh, di mana pemberlakuan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menggantikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berlaku sebelumnya, dinilai lebih berkeadilan. Hingga program revitalisasi sekolah maupun sertifikasi guru yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan para pendidik.
Kemudian, sejumlah inisiasi program pendidikan lainnya seperti hadirnya Sekolah Rakyat, program digitalisasi pendidikan, hingga penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi para siswa, dinilainya sebagai inisiatif yang positif.
Selain itu, ia juga menyebut komitmen swasembada pangan dan ketahanan pangan yang digaungkan pemerintah juga cukup mampu diimplementasikan, salah satunya bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor beras tahun 2025 ini karena memiliki stok yang melimpah.
“Di sisi lain, misalnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, saya kira juga cukup bagus, meskipun tentu kita berharap lebih, tapi sejauh ini selama setahun pertama pemerintahan saya kira sudah berjalan sesuai treknya, banyak kasus korupsi besar maupun kecil yang berhasil diungkap,” katanya kepada Maklumat.id, Senin (20/10/2025).
Selain itu, Mirdasy juga mengapresiasi politik luar negeri dan diplomasi Indonesia di dunia internasional yang semakin positif, termasuk dalam memperjuangkan isu-isu kemanusiaan dan perdamaian dunia, hingga soal Palestina.
Kehadiran langsung dan pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum ke-80 PBB pada 23 September 2025 lalu, disebutnya sebagai bukti bahwa Indonesia cukup disegani dunia internasional. Prabowo mendapatkan kesempatan pidato urutan ketiga setelah Brazil dan tuan rumah Amerika Serikat (AS).
“Dalam diplomasi dan hubungan luar negeri saya kira wajah Indonesia juga semakin gagah, terlibat di berbagai forum internasional seperti G20 hingga BRICS, dan kembali berperan di forum PBB setelah sekitar 10 tahun absen. Kerja sama luar negeri yang terjalin dengan berbagai negara, baik di kawasan Eropa, Amerika Serikat, kawasan Amerika Selatan seperti Brazil, maupun poros-poros seperti China, India, dan Rusia, menunjukkan kepiawaian Prabowo dalam diplomasi,” sebutnya.
“Prabowo berhasil menjalin kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa melalui kesepakatan IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang sudah lama terbengkalai, lalu ada ICA-CEPA dengan Kanada, dan sebagainya. Saya kira ini sangat positif, berbagai pertemuan bilateral maupun multilateral diikuti secara aktif oleh Presiden ataupun delegasi-delegasi Indonesia,” tambah Mirdasy.
Masih Banyak PR dan Tantangan: Evaluasi dan Perbaikan
Meskipun begitu, Mirdasy menyebut masih banyak pekerjaan rumah (PR) dan tantangan yang harus dihadapi, mulai dari perekonomian yang belakangan cukup sulit, hingga masalah-masalah sosial yang muncul seperti terkait konflik agraria akibat PSN ataupun masalah konsesi tambang yang merusak di berbagai daerah.
Ia mendorong agar pemerintah menegaskan keberpihakannya kepada rakyat dan betul-betul hadir memberikan solusi bagi rakyat. Selain itu, ia meminta agar izin konsesi tambang betul-betul memerhatikan dan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk potensi dampak sosial, ekonomi, maupun dampaknya merusak lingkungan.
“Masalah-masalah misalnya seperti konflik agraria atau misalnya konflik akibat tambang, itu masih terjadi di berbagai daerah, itu harus bisa segera diselesaikan oleh pemerintah dengan penyelesaian yang adil dan menegaskan keberpihakan bagi kepentingan rakyat. Soal tambang misalnya, pemerintah harus jeli dan benar-benar memperhatikan berbagai aspek, jangan sampai merampas ruang hidup rakyat atau merusak lingkungan,” tandasnya.
“Kemudian masalah penegakan hukum misalnya, pemerintah juga saya kira masih harus membuktikan bahwa penegakan hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tapi benar-benar mampu menegakkan hukum secara adil, termasuk bagaimana kelanjutan dan langkah konkret dari tim Reformasi Kepolisian? Publik menantikan wajah baru aparat yang benar-benar mengayomi dan melindungi,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Ketua PW Parmusi Jatim itu.
Lebih jauh, Mirdasy menandaskan bahwa meskipun sejumlah program telah berjalan namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki, bahkan dievaluasi. Termasuk misalnya program makan bergizi gratis (MBG) yang belakangan menuai banyak kontroversi, hingga kejadian keracunan di beberapa tempat.
“Beberapa program yang sudah berjalan sebenarnya cukup baik, tapi saya kira memang beberapa juga harus ada evaluasi dan perbaikan, supaya ada peningkatan dan ke depan berjalan lebih optimal. Kasus MBG misalnya, saya kira program tersebut sesuatu yang bagus, hanya saja dalam praktik pelaksanaannya banyak ditemukan kendala, hingga beberapa kejadian yang menurut saya harus menjadi bahan evaluasi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti soal energi, termasuk polemik BBM yang mencuat belakangan, hingga komitmen Indonesia untuk segera melakukan transisi energi.
Namun, ia menekankan bahwa masih banyak waktu bagi pemerintah untuk membuktikan diri kepada masyarakat bahwa Indonesia adalah negara yang bukan hanya besar secara wilayah, kekayaan alam, ataupun budayanya saja, tetapi juga merupakan bangsa yang maju dan menjadi salah satu kekuatan penting.
“Tentu perjalanan waktu masih panjang, ini masih setahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran, masih ada sekitar empat tahun ke depan untuk membuktikan dan benar-benar menunjukkan bahwa pemerintah mampu membawa Indonesia semakin baik dan semakin maju di berbagai sektor, maka beberapa perbaikan dan evaluasi juga harus dilakukan untuk membenahi itu,” pungkas Mirdasy.
