MAKLUMAT — Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah bersiap menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk merombak sistem perkaderan. Acara strategis ini akan dihelat di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada 24-26 Oktober mendatang.
Rakornas ini akan diikuti 200 pengurus wilayah MPKSDI se-Indonesia serta organisasi otonom (Ortom) tingkat pusat. Agendanya jelas: mereformasi total Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM) agar mampu menjawab tantangan era Society 5.0.
Ketua MPKSDI PP Muhammadiyah Dr. Bachtiar Dwi Kurniawan, MPA., menegaskan, tantangan zaman telah berubah drastis. Perkaderan harus adaptif menghadapi era digital, kecerdasan buatan (AI), dan riuhnya publik virtual.
“Muhammadiyah dulu, sekarang, dan 2050 berbeda. Tantangan Society 5.0 menuntut kader yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi masyarakat,” tegas Bachtiar di Yogyakarta, Senin (20/10).
Rakornas yang digelar di paruh pertama periode kepengurusan 2022-2027 ini mengusung tema “Muhammadiyah 2050: Profil Kader Islam Berkemajuan di Era Society 5.0”. Menurut Bachtiar, ini adalah momentum untuk akselerasi program sekaligus ajang silaturahim kader nasional.
Bachtiar tak menampik, transformasi ini mendesak dilakukan karena sistem lama dianggap tak lagi relevan. “Sistem perkaderan lama tak lagi relevan di era AI dan media sosial yang belum ada dulu. Kita butuh model baru untuk cetak kader adaptif 10-30 tahun ke depan,” terangnya.
MPKSDI, lanjut dia, menginginkan kader yang “on call, on fire, presisi, dan pasti.” Kader yang siap menghadapi AI dan kompatibel dengan setiap zaman.
Ada tiga pilar utama yang akan dimatangkan dalam reformasi tersebut. Pertama, reformasi SPM untuk menjawab cetak biru profil kader Islam berkemajuan Muhammadiyah 2050.
Kedua, penguatan database kader digital. Bachtiar menyebut ini sebagai langkah krusial agar data kader tidak hilang dan mudah dipanggil saat dibutuhkan.
“Kita bangun bank data terintegrasi dengan nomor induk kader unik. Tak lagi manual. Mau kader di Aceh? Tinggal panggil, dia ada. Syahadah (sertifikat) digital, tak perlu cetak ulang, ter-register, dan tak bisa ditipu,” tukasnya.
Ketiga, penguatan sekolah kader berbasis masyarakat yang fokus pada kebutuhan lokal, inklusif, dan humanis.
Bachtiar menegaskan, Rakornas ini bukan sekadar ajang evaluasi, tetapi akselerasi program. Hasilnya diharapkan dapat menyusun cetak biru profil kader yang kuat dan mempererat kohesi kader Muhammadiyah yang majemuk.
“Rakornas ini menjadi pesan bahwa Muhammadiyah siap memimpin peradaban digital dengan nilai Islam Berkemajuan. Database kader yang terintegrasi akan memastikan SDM kita tak pernah hilang dan siap tempur kapan saja,” pungkasnya.***
