MAKLUMAT — Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi usulan agar Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola dapur sekolah (school kitchen), yang menurutnya dapat menjadi alternatif untuk percepatan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
Sebagaimana diketahui, saat ini program MBG dikelola oleh dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jadi MBG saat ini skema yang diambil oleh BGN (Badan Gizi Nasional) adalah berupa dapur umum SPPG, yang saat ini, kemarin sudah ada koreksi informasinya, yang awalnya minimal melayani 3.000, sekarang dengan kasus keracunan yang dilakukan perbaikan-perbaikan, yang keracunan ditutup,” ujar Reni kepada Maklumat.id saat di Surabaya, Kamis (23/10/2025).
“Kemudian minimalnya sekarang diturunkan menjadi 2.500, tapi pertanyaannya apakah 2.500 ini nanti sudah ideal, tidak akan menimbulkan masalah baru, ini perlu terus dilakukan evaluasi,” sambungnya.
Menurut Reni, usulan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti agar MBG dikelola oleh dengan konsep school kitchen layak untuk dipertimbangkan sebagai alternatif untuk menghindari insiden-insiden yang tidak diinginkan, serta sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pemerataan penerima manfaat program MBG.
“Saya kira itu adalah alternatif yang juga harus dipertimbangkan, jadi tidak ada keseragaman gitu, jadi tidak semuanya seragam, yang bisa di-cover melalui SPPG dan SPPG itu memang bagus saya kira bisa lanjut,” terangnya.
“Tapi kemudian yang belum, daripada menunggu SPPG ada, karena untuk mendirikan juga biayanya besar, tidak semuanya bisa mampu, terutama di beberapa daerah tertentu, supaya anak-anak ini juga segera mendapatkan MBG tidak ada salahnya, kemudian ketika ada sekolah, berbasis sekolah,” imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Meski begitu, ia juga menekankan bahwa jika nantinya benar-benar direalisasikan, maka MBG berbasis pada dapur sekolah harus disiapkan secara matang dalam berbagai aspeknya.
“Nah, berbasis sekolah ini tentu dengan penyiapan skema yang baik menunya, atau mungkin keterlibatan komite juga bisa atau mungkin sekolah itu sendiri, itu saya kira menjadi pilihan yang bisa diambil,” tandas Reni.
Sarankan Dapur Sekolah Khusus di Daerah 3T
Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan persetujuannya atas usulan agar program MBG dikelola oleh dapur sekolah. “Setuju,” ujarnya singkat.
Namun, ia menyarankan supaya implementasi dapur sekolah MBG dikhususkan bagi daerah-daerah tertinggat, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah-wilayah pelosok tanah air yang sulit dijangkau SPPG.
Lalu Hadrian menilai, konsep dapur sekolah tersebut selaras dengan upaya untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan akses gizi bagi para siswa sekolah di seluruh Indonesia. Terutama, lanjutnya, di wilayah terpencil yang menghadapi kendala infrastruktur, logistik, dan distribusi bahan pangan.
Ia juga menggarisbahawi supaya dapur sekolah MBG nantinya harus betul-betul memenuhi standar operasional yang ditetapkan oleh BGN.
Menurutnya, skema MBG yang diimplementasikan oleh BGN selama ini sebenarnya sudah cukup baik, namun ia juga mengakui bahwa memang masalah tata kelola dan pengawasan masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan lebih baik lagi.
“Jika ada school kitchen, maka tentu harus sesuai SOP dari BGN. Melibatkan tenaga kerja di seputaran sekolah dan jangan memberikan beban kepada guru-guru agar mereka fokus mengajar. School kitchen bagus untuk daerah 3T dan marginal,” tandas Lalu Hadrian.
