MAKLUMAT — Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menyiapkan transformasi besar-besaran di bidang logistik pemilu dengan meluncurkan konsep Peta Jalan Logistik 4.0. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola logistik menuju Pemilu Serentak 2029 yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Kepala Biro Logistik KPU RI Nur Wakit Aliyusron menjelaskan peta jalan ini menjadi panduan strategis bagi lembaga penyelenggara pemilu dalam mengelola distribusi logistik ke seluruh daerah, hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kami ingin mengubah paradigma lama. Tidak sekadar mengelola, tapi merekayasa sistem logistik pemilu agar lebih tangguh dan cerdas,” ujar Wakit di Jakarta, Senin (27/10).
Menurut dia, konsep Logistik 4.0 ini mengintegrasikan teknologi digital, manajemen risiko rantai pasok (SCRM), serta sistem kontrol logistik berbasis data untuk memastikan distribusi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kita sedang finalisasi peta jalan logistik yang menyatukan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam satu sistem kendali terpadu,” ujarnya.
KPU juga akan menerapkan proyek inovasi TRAN5T TPS, yaitu sistem distribusi logistik yang berpegang pada prinsip 5T: Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Biaya, Tepat Sasaran, dan Tepat Waktu.
“Target kami, seluruh logistik sudah tersedia di TPS paling lambat H-1 hari pemungutan suara. Itu menjadi ukuran utama keberhasilan,” harap dia.
Selain teknologi, KPU juga akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan kemitraan dengan berbagai pihak agar seluruh rantai distribusi logistik berjalan lancar, efisien, dan bebas dari hambatan geografis maupun cuaca.
“Setiap Pemilu memberi pelajaran penting. Dari evaluasi Pemilu 2024, kami menemukan banyak praktik baik yang kini kami kembangkan menjadi sistem yang berkelanjutan,” ungkap Wakit.
Dengan Peta Jalan Logistik 4.0, KPU berharap pelaksanaan Pemilu 2029 tidak hanya lebih cepat dan tepat, tetapi juga menghadirkan kepercayaan publik melalui tata kelola logistik yang modern dan akuntabel.
