MAKLUMAT— Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti menegaskan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) harus menjadi instrumen keadilan anggaran dan pemerataan mutu pendidikan.
Legislator PKS ini menilai, alokasi mandatory spending 20 persen anggaran pendidikan perlu diarahkan tepat sasaran agar kesenjangan antarwilayah tidak makin lebar.
“Selama ini dana pendidikan 20 persen dari APBN sudah berjalan, tapi penggunaannya belum jelas untuk apa saja. Apakah lebih banyak untuk beasiswa, tunjangan tenaga pendidik, atau peningkatan mutu belajar? Ini harus transparan,” tegas Reni di Jakarta, Selasa (11/11).
Reni menyoroti ketimpangan fasilitas dan mutu pembelajaran antara daerah perkotaan dan wilayah 3T. Menurutnya, kebijakan anggaran pendidikan harus menyentuh kebutuhan riil, bukan sekadar administratif.
“RUU Sisdiknas harus memastikan pemerataan akses dan mutu pendidikan, bukan hanya memperbesar angka anggaran,” tandas dia.
Selain isu anggaran, Reni juga menyoroti penataan sekolah kedinasan agar tidak tumpang tindih dengan perguruan tinggi umum. “Kalau sekolah kedinasan hanya menyiapkan SDM internal kementerian, biayanya seharusnya bukan dari anggaran fungsi pendidikan,” tandas Reni yang berjuluk Srikandi Komisi X DPR RI.
RUU Sisdiknas yang kini dibahas Komisi X merupakan kodifikasi tiga undang-undang utama, yakni UU Sistem Pendidikan Nasional 2003, UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi. RUU ini membawa lebih dari 70 pasal pembaruan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital pendidikan.
Reni memastikan Komisi X tetap membuka ruang dialog publik selama pembahasan berlangsung. “Kami ingin publik ikut mengawal arah pendidikan nasional. Karena RUU ini bukan hanya soal regulasi, tapi masa depan anak bangsa,” harap dia.
