MAKLUMAT — Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai kinerja Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Hal itu ia sampaikan menjawab pertanyaan wartawan Maklumat.id usai menjadi pemateri dalam Sekolah Kepemimpinan Nasional (SKN) PP Muhammadiyah di BBPPMPV Seni dan Budaya, Kabupaten Sleman, Kamis (13/11/2025).
Usman memulai dengan menyinggung proses pemilihan sejumlah menteri di kabinet saat ini. Menurutnya, sejak awal terlihat bahwa penunjukan menteri lebih banyak berdasarkan kedekatan, hubungan kekerabatan, dan loyalitas politik. Ia menilai kondisi itu wajar dalam politik, namun tetap membutuhkan mekanisme seleksi yang lebih ketat.
“Wajar sih, tapi saya kira harusnya juga dikembangkan sebuah seleksi yang mengedepankan integritas dan keahlian termasuk pengetahuan pada bidang kementerian yang menjadi tugasnya,” ujarnya.
Ia kemudian menyoroti posisi Menteri HAM yang menurutnya membutuhkan kapasitas pengetahuan dan keberanian yang kuat. Usman menyebut rekam jejak Natalius Pigai belum menunjukkan kedalaman pengetahuan terkait isu HAM meski pernah menjadi Komisioner Komnas HAM.
“Nah, dalam konteks Kementerian HAM, saya kurang melihat itu, meskipun menterinya pernah menjadi Komisioner Komnas HAM, tapi dalam banyak kesempatan dan juga dalam rekam jejak tidak banyak yang bisa kita ketahui tingkat pengetahuan HAM-nya dan juga keberaniannya di dalam membela HAM,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa perjuangan HAM menuntut keberanian dan kemampuan mengambil risiko demi membela kelompok yang tertindas. Ia menilai keberanian semata tidak cukup tanpa didukung pemahaman yang memadai.
“Nah, keberaniannya sih ada kelihatannya, tapi kalau tidak didukung dengan ilmu, tidak didukung dengan pengetahuan, juga tidak cukup. Akhirnya tidak memberi semacam perkembangan dan kemajuan HAM di Indonesia,” pungkas Usman.
